SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KLATEN — Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Klaten akan menyiapkan 26 desa mewakili 26 kecamatan sebagai pilot project atau percontohan desa tanggap bencana pada 2013 mendatang.
Hal itu diungkapkan Ketua PMI Klaten, Purwanto Anggono Cipto, saat ditemui wartawan di sela-sela rapat koordinasi pengurus PMI antarwilayah di Aula Kantor PMI setempat, Rabu (12/12/2012). Purwanto menjelaskan pembentukan 26 desa tanggap bencana itu akan difasilitasi relawan PMI di tingkat kecamatan pada 2013 mendatang.
Dia mengakui potensi bencana hampir merata mengancam 401 desa dan kelurahan di Kabupaten Klaten. Beberapa bencana yang sudah melanda 26 kecamatan selama ini antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi.
“Sementara baru 26 desa yang akan dijadikan percontohan. Pada lima tahun mendatang, kami menargetkan 401 desa dan kelurahan itu sudah ditetapkan sebagai desa atau kelurahan tanggap bencana,” ujar Purwanto.
Sebelum ditetapkan sebagai desa tanggap bencana, PMI akan membekali sejumlah relawan di masing-masing desa dengan keterampilan dan pelatihan penanganan bencana. Simulasi bencana akan digelar di desa tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Dia berharap topik penanganan atau pengurangan risiko terhadap bencana bisa menjadi pokok bahasan dalam setiap forum pertemuan di tingkat desa hingga pertemuan RT dan RW.
“Melalui bekal pelatihan tanggap bencana itu, kami berharap kalau terjadi bencana, minimal orang itu bisa menyelamatkan diri sendiri. Syukur bisa ikut menyelamatkan keluarga atau masyarakat lain,” tandas Purwanto.
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Klaten, Joko Rukminto, dalam kesempatan itu mengatakan rapat koordinasi itu dihadiri pengurus PMI cabang se-Soloraya, Sleman dan Magelang. Rapat koordinasi itu bertujuan tukar pengalamaan dalam penanganan berbagai bencana yang pernah melanda di masing-masing wilayah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri. Di Karanganyar dan Wonogiri lebih banyak bencana tanah longsor. Mereka tentu lebih berpengalaman dalam penanganan maupun penangulangan bencana tanah langsor. Pengalaman itu yang perlu disampaikan kepada pengurus PMI di wilayah lain untuk memperlancar tugas PMI sebagai pembantu pemerintah dalam penanganan bencana,” kata Joko.