SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, KARANGANYAR – Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar berkomitmen menerapkan zero tolerance approach guna mewujudkan zona integritas di wilayah Karanganyar.
Selain menyiapkan tim satuan khusus (satgas) guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli), PN Karangnyar juga bertekad terus meningkatkan pelayanan prima ke masyarakat.
Berdasarkan pantauan Solopos.com di PN Karanganyar, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) berlangsung di Gedung PN, Jumat (22/2/2019) pagi. Acara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karanganyar dan sejumlah tamu undangan di Bumi Intanpari.
Ketua PN Karanganyar, Asminah, mengatakan zona integritas yang dibangun meliputi beberapa area. Di antaranya, pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan di bidang manajemen, dan lain sebagainya. Diharapkan seluruh pegawai di lingkungan PN Karanganyar wajib memberikan pelayanan prima ke masyarakat dengan tulus ikhlas.
“Salah satu implementasi dari pembangunan zona integritas ini, kami akan memasang kotak pengaduan guna menampung keluhan masyarakat. Dengan demikian, kami juga bisa mengetahui sejauh mana kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan . Model pelayanan juga dilakukan dengan satu pintu baik pengaduan, pelayanan, dan informasi,” kata Asminah, saat ditemui wartawan di PN Karanganyar, Jumat. Kotak pengaduan bakal dipasang di lobi PN.
Asminah mengatakan PN Karanganyar juga bersiap membentuk satuan tugas (satgas) khusus terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) di area PN. Hal itu dilakukan guna meneguhkan komitmen PN dalam pemberantasan KKN.
“Nanti akan disusun juga standar operasional prosedur (SOP) bagi satgas khusus. Selama ini, kondisi di PN Karanganyar klir, tidak ada kejadian pungli dan sebagainya. Semoga dengan cara seperti ini, komitmen mewujudkan zona integritas semakin terjaga. Output yang diharapkan, benar-benar tercipta zero tolerance approach dalam pemberatasan korupsi. Tentu, kami juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan hal ini,” katanya.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengapresiasi langkah yang diambil PN Karanganyar terkait upaya menciptakan zona integritas di lingkungan PN. Langkah seperti itu dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh elemen masyarakat di Bumi Intanpari. “Semoga zona integrigasi di PN Karanganyar berjalan sukses dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara,” katanya.