SOLOPOS.COM - PN Wonogiri menggelar kampanye publik antisuap, pungli, dan gratifikasi di perempatan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dekat Mapolsek Wonogiri Kota, Jumat (19/3/2021). (Solopos.com-Rudi Hartono)

Solopos.com, WONOGIRI — Pengadilan Negeri atau PN Wonogiri mengklaim sudah bebas dari pungutan liar dan praktik percaloan. Awak PN Wonogiri pun menggelar kampanye publik antisuap, pungli, dan gratifikasi di perempatan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tak jauh dari Mapolsek Wonogiri Kota, Jumat (19/3/2021).

Klaim itu terlontar karena PN Wonogiri kini transparan dan memberi kemudahan pelayanan. Langkah perbaikan itu untuk mewujudkan PN sebagai wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Ketua tim Program WBK-WBBM PN Wonogiri, Rais Torodji, saat ditemui Espos di kawasan ibu kota Wonogiri, belum lama ini, mengaku PN sudah membenahi banyak hal, seperti dengan membuat standar operasional prosedur atau SOP pelayanan publik yang terukur dan transparan. Itu diwujudkan dengan membuat pelayanan satu pintu.

Baca Juga: Ramalan Bintang Maret 2021: Ini Karier dan Cinta Zodiak Anda!

Warga yang mengakses layanan secara tatap muka hanya dilayani di layanan tersebut. Kegiatan pelayanan di ruang itu diawasi penuh oleh kamera pengawas yang dapat dipantau langsung Ketua PN Wonogiri, Sugeng Sudrajat.

Dengan begitu warga pun bisa mengetahui secara langsung proses pelayanan, sehingga tidak ada kecurigaan lagi. “Sebelumnya pelayanan di ruang kerja petugas. Itu membuka peluang terjadinya sesuatu [praktik transaksional]. Sekarang yang seperti itu tidak ada lagi. Semua pelayanan dilakukan di ruang layanan satu pintu,” kata Rais.

Langkah tersebut dibarengi dengan memperbaiki mental pegawai pelayanan, agar tidak lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dia memastikan pegawainya tidak meminta imbalan atau sejenisnya dalam menjalankan tugas.

Baca Juga: Wow, Siswa MIN 2 Sukoharjo Juggling Bola 1.216 Kali dalam 10 Menit!

Pembenahan mental, seperti memberi pembekalan rohani dan selalu memberi arahan saat rapat agar melayani masyarakat dari hati, ikhlas, dan tanpa pamrih.

Selain itu PN Wonogiri berinovasi dengan membuat layanan daring atau online melalui aplikasi Sibaper dan Alifa. Sesuai kepanjangannya, Sistem Informasi Bagian Perdata, Sibaper merupakan aplikasi berbasis Android untuk mempermudah warga dalam mengakses informasi tentang perkara perdata.

PN mengembangkannya lagi, sehingga kini sudah bisa mengaver bidang pidana. Warga dapat mengakses banyak layanan melalui aplikasi itu, seperti informasi alur pendaftaran perkara, jadwal sidang, sistem informasi penelusuran perkara, e-court, dan regulasi.

Baca Juga: Landainya Kasus Covid-19 Bikin Tesla Makin Yakin Bikin Pabrik di India

Lainnya, persyaratan, contoh surat, biaya perkara, direktori putusan, pelayanan hukum, dan delegasi. Contohnya, submenu biaya perkara memuat informasi biaya perkara perdata secara detail, baik biaya perkara gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), eksekusi, dan lainnya.

Sementara, Alifa merupakan layanan Whatsapp atau WA robot yang menyediakan informasi perkara dengan membalas pesan secara otomatis selama 24 jam setiap hari. Layanan meliputi informasi perkara, jadwal sidang, biaya perkara, dan denda tilang.

Caranya, kirim pesan dengan format tertentu lalu kirim ke 085290519955. Jika ingin mengetahui denda tilang misalnya, ketik tilang#nomor tilang lalu kirim ke nomor tersebut.

Baca Juga: Jelang Piala Menpora, PSIS Semarang Tak Panggil Pemain di Luar Negeri

“PT [Pengadilan Tinggi] Semarang juga membuat layanan Kembang Desa [Kemitraan Membangun Desa]. Ini semua untuk mendekatkan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Karena layanan sekarang mudah warga bisa mengurus sendiri. Sekarang tidak ada calo di PN,” imbuh Rais.

Sementara itu, Ketua PN Wonogiri, Sugeng Sudrajat, mengatakan pihaknya menggelar kampanye publik antisuap, pungli, dan gratifikasi. Melalui kampanye itu PN ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa PN kini bebenah. Ini sekaligus untuk menunjukkan komitmen PN dalam mewujudkan sistem kerja dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

“Persiapan untuk mewujudkan WBK dan WBBM kami lakukan sejak Agustus 2020. Kami terus bebenah,” ucap Sugeng.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya