Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - TRANSPORTASI MASSAL -- Sebuah bus BST berhenti di sebuah halte beberapa waktu lalu. Jika semua koridor BSt sudah beroperasi optimal, upaya menggalakkan transportasi massal bisa lebih mudah. (JIBI/SOLOPOS/dok)
TRANSPORTASI MASSAL -- Sebuah bus BST berhenti di sebuah halte beberapa waktu lalu. Jika semua koridor BSt sudah beroperasi optimal, upaya menggalakkan transportasi massal bisa lebih mudah. (JIBI/SOLOPOS/dok)
Program yang bertujuan untuk mendukung langit biru itu bakal digelar dua kali dalam sebulan dengan sasaran utama ialah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Solo. ”Jadi semua pegawai yang akan ke kantor harus menggunakan transportasi umum. Kami rencanakan, program ini berjalan pada tahun ini,” tegas Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo, Sri Baskoro, kepada Espos, Selasa (10/1/2012).
Program bernama Mass Rapid Transit (MRT) Day tersebut, jelas Baskoro, sebagai tindak lanjut atas surat edaran (SE) Walikota Solo No 421/2.421 11 Juli 2011 lalu tentang larangan siswa SMP berangkat sekolah memakai kendaraan bermotor.Selain itu, program itu juga untuk merespons sejumlah persoalan transportasi di Kota Solo, mulai kemacetan, kebersihan udara, penggunaan subsidi BBM, serta menekan tingginya angka kecelakaan. ”Ini akan menjadi gerakan percontohan yang dipelopori pegawai. Saat ini, kami tengah menyiapkan infrastrukturnya,” jelasnya.
Dengan program tersebut, Baskoro memimpikan adanya kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan udara serta mengembalikan Kota Solo sebagai Kota yang ramah bagi semua transportasi dan pejalan kaki. ”Program ini
juga untuk mendukung pembatasan BBM subsidi. Sebulan dua kali saja, akan ada ribuan liter BBM subsidi teralihkan untuk program lainnya,” jelasnya.
Pakar transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan berhasil tidaknya program tersebut tergantung bagaimana teladan dari pemimpin dan pegawai di lingkungannya. Selanjutnya, sambung Djoko, jika 7 koridor Batik Solo Trans (BST) di Kota Solo sudah beroperasi, baru dilakukan larangan bersepeda motor bagi seluruh siswa.
Dengan begitu, jelasnya, Solo bisa menjadi kota rintisan bersepeda dan angkutan umum. Selain itu, Solo juga bisa menjadi kota layak anak yang sesungguhnya. ”Solo akan menjadi kota yang lebih teratur, punya jalur lambat yang terlindungi. Sebab, Solo itu memiliki sekitar 30 km jalur lambat, yang merupakan jalur lambat terpanjang se-Indonesia,” tegasnya.
JIBI/SOLOPOS/Aries Susanto
