SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Mediasi polemik pemanfaatan air Cokro Tulung antara Pemkot Solo dan Pemkab Klaten terus bergulir. Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengundang kedua pihak pada Senin (4/2/2013) untuk membicarakan kejelasan status air Cokro Tulung. Pemanggilan itu diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto.
“Siang ini kami diundang ke Semarang untuk mengonsultasikan masalah itu,” ujarnya saat ditemui wartawan di Balaikota, Senin.
Pertemuan yang juga dihadiri PDAM dari kedua daerah ini, menurut Budi, bakal mengupas kejelasan status air Cokro Tulung. Sebagaimana diketahui, Sekda Jateng, Hadi Prabowo, sempat melontarkan air Cokro merupakan air bawah tanah. Kondisi tersebut membuat Pemkab Klaten berada di posisi yang menguntungkan.
“Salah satunya juga menindaklanjuti pernyataan Sekda itu. Kami ingin meminta kejelasan langsung pertimbangan Pemprov menyebut Cokro air tanah,” tuturnya.
Sekda menyebut sejauh ini Pemkot belum menerima surat resmi yang menyatakan air Cokro Tulung. Pihaknya meminta Pemprov segera mengambil keputusan legal soal pemanfaatan umbul Cokro. Dirinya berharap masalah kewenangan diatur dengan hitam putih yang jelas.
Dalam pertemuan di Semarang, pihaknya tetap mencoba mempertahankan klaim air Cokro sebagai air permukaan. Namun Sekda mengaku siap dengan skenario terburuk yakni penetapan air Cokro sebagai air tanah. Penetapan tersebut berkonsekuensi Pemkab Klaten bisa leluasa menentukan kontribusi atas PDAM Solo.
“Kami tetap akan ngotot. Namun kalau sudah diputuskan seperti itu (air tanah), kami siap menerima,” ucap Sekda.
Sementara itu, Direktur PDAM Solo, Singgih Tri Wibowo, mengatakan mediasi belum akan masuk ke persoalan besaran kontribusi. Meski demikian dirinya mengakui akan ada beberapa pembaruan dalam kesepakatan mendatang.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku siap menghormati apapun keputusan Pemprov. Saat ini dirinya hanya bisa menunggu keputusan resmi Pemprov soal status air Cokro Tulung.