SOLO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, enggan campur tangan mengenai polemik pemanfaatan Mata Air Cokro, antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemrintah Kota Solo. Masalah tersebut bisa diselesaikan oleh pimpinan daerah masing-masing.
Demikian yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, saat ditemui Solopos.com, di prosesi pemakaman Alm Mayjen Purn Moenadi, di TPU Khusuma Bhakti, Jurug, Senin (14/1/2013) sore. Menurut bibit pemimpin daerah tersebut mampu menyelesaikan polemik yang saat ini semakin berlarut-larut.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Dirinya mengaku tidak akan mencampuri urusan tersebut dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah. “Itu bukan urusan saya, itu kan sudah ada walikota dan bupatinya, jadi itu urusan mereka, bukan saya,” ujarnya singkat, sambil berlalu meninggalkan kerumunan wartawan.
Sementara itu, Walikota Solo, Fx Hadi Rudyatmo, saat dihubungi wartawan pada Senin sore enggan mengomentari ungkapan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Menurutnya ia akan berkomentar masalah tersebut di lain waktu.
Perlu diketahui, polemik pemanfaatan Mata Air Cokro telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Polemik itu bermula ketika Pemkab Klaten, menilai PDAM Solo menunggak Rp 4,1miliar, terkait pemanfaatan air tersebut oleh PDAM Solo. Akan tetapi Pemkot Solo enggan membayar tunggakan sebesar itu dengan alasan tidak ada payung hukum yang jelas, mengenai hal tersebut. Mediasi antara dua daerah juga telah dilakukan beberapa waktu lalu, akan tetapi belum ada kesepakatan mengenai polemik tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
