POLEMIK BPJS : Pemdes di Sukoharjo Belum Adakan Sosialisasi

Solopos.com, SUKOHARJO — Sebagian besar peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Sukoharjo belum memahami transformasi jaminan sosial ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintah desa (pemdes) belum melakukan sosialisasi secara masif. Kadus I Singopuran, Kartasura, Suparso, kepada Solopos.com, Minggu (5/1/2014), mengatakan masyarakat di wilayahnya belum tahu persis terkait BPJS. Menurutnya, perangkat desa rencananya mulai melakukan sosialisasi, Minggu malam.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Kami sudah diundang ke kabupaten untuk mengikuti sosialisasi BPJS beberapa waktu lalu. Hanya sedikit warga yang mengetahui perubahan sistem jaminan sosial tersebut karena informasi belum disampaikan langsung. Mereka yang tahu mendapatkan informasi dari media massa,” kata dia.

Menurutnya, ia akan menjelaskan jika peserta Jamkesda belum dapat didaftarkan ke BPJS oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Pasalnya, dana yang dibutuhkan sangat besar.

“Kami akan sosialisasikan semua terkait BPJS dalam rapat-rapat RT dan perkumpulan warga. Jika ada warga yang ingin mendaftarkan diri langsung ke BPJS, itu hak mereka. Soalnya, kalau peserta Jamkesda mau jadi peserta BPJS, mereka harus membayar premi bulanan. Padahal, kalau tidak sakit, mereka tidak dapat merasakan manfaat BPJS itu,” terang dia.

Sekretaris Desa Sanggrahan, Grogol, Budaya Basmawa, saat dihubungi Solopos.com, Minggu, mengatakan warganya juga belum memahami permasalahan BPJS. Namun, menurut dia, warga yang tahu hal itu menginginkan untuk segera mendaftarkan diri.

“Warga, khususnya peserta Jamkesda belum mengetahui secara pasti kebijakan Pemkab Sukoharjo tentang BPJS,” terangnya.

Kades Kadokan, Grogol, Suyono, mengakui pihaknya masih dalam taraf sosialisasi BPJS kepada masyarakat sehingga ia yakin masyarakat banyak yang belum paham hal itu. “Warga kami belum ada yang menerima sosialisasi resmi, apalagi mendaftar,” papar dia.