SOLOPOS.COM - PKL yang menjual sate jamu dan rica-rica guk-guk (Dok/JIBI/Solopos)
Polemik daging anjing, Dispertan Solo kesulitan mengawasi keamanan daging anjing di RPH.
Solopos.com, SOLO–Dinas Pertanian (Dispertan) Solo mengaku kesulitan mengawasi keamanan daging anjing di rumah-rumah pemotongan hewan (RPH). Ketiadaan wewenang dan regulasi membuat posisi Pemkot dalam pengawasan peredaran daging anjing menjadi dilematis.
Kepala Dispertan, Weni Ekayanti, saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (1/11/2015), mengatakan tidak ada payung hukum yang mengatur tentang peredaran hingga konsumsi daging anjing.
Menurut Weni, Pemkot hanya bisa sebatas memastikan kesehatan anjing melalui upaya vaksinasi dan sebagainya.
“Di perwali [peraturan wali kota] yang nantinya diusulkan pun hanya sebatas itu [mencegah penyebaran penyakit dengan upaya preventif]. Kami tidak bisa mengintervensi soal peredaran dan konsumsi daging anjing,” kata Weni.
Pihaknya menyebut ketiadaan regulasi membuat Pemkot kesulitan mengecek proses pemotongan anjing di RPH-RPH. Padahal pengawasan di fase tersebut penting untuk memastikan anjing yang akan dikonsumsi tidak mengidap rabies atau penyakit menular lain.
Pengawasan di RPH juga diharapkan dapat menghindari perilaku sadis kepada hewan seperti pemukulan atau memasukkan anjing ke dalam air.
“Aturan-aturan yang ada tidak menyebut anjing sebagai hewan ternak. Ini yang menjadi kelemahan, padahal faktanya anjing sudah dikonsumsi di masyarakat.”
Menyikapi hal ini, pihaknya akan memerkuat pengawasan peredaran anjing terlebih yang dari luar kota.
Menurut Weni, mayoritas anjing yang dikonsumsi di Solo berasal dari wilayah di Jawa Barat. Pihaknya akan memastikan anjing-anjing yang masuk Kota Bengawan bebas dari penyakit lewat dokumen resmi.
Lebih jauh Dispertan menyediakan duit sekitar Rp200 juta untuk pencegahan penyakit menular dari hewan tahun depan.