Solopos.com, WONOGIRI — DPRD Wonogiri menyebut antara Pemkab dan Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri tidak perlu saling menyalahkan terkait perbedaan pandangan mengenai data kemiskinan. Kedua lembaga itu seharusnya bisa saling kerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang langsung menyasar masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengkritik metode penghitungan tingkat kemiskinan BPS karena dinilai tidak akurat. Sementara BPS mengklaim metode penghitungan tingkat kemiskinan sudah berdasarkan metode ilmiah dengan potensi data meleset maksimal hanya 2,5%.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Anggota Komisi I DPRD Wonogiri, Sardi, mengatakan BPS sebagai lembaga statistik pemerintah pasti sudah memiliki metode penghitungan angka kemiskinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Cara dan dasar penghitungan mereka bisa diakses publik.
Begitu juga data-data yang mereka hasilkan pun terbuka untuk umum. Meski begitu, BPS juga harus terbuka terhadap kritik, termasuk di antaranya kritik dari Pemkab soal metode penghitungan angka dan data kemiskinan.
Menurut dia, kritik itu bisa membuka wacana baru sekaligus bisa menjadi bahan evaluasi bagi internal BPS. Apalagi kritik itu berdasarkan argumen yang berdasar.
“Bupati mengkritik BPS karena menganggap datanya kurang valid. Misalnya ada orang yang merantau tapi tidak tercatat. Tetapi BPS sudah punya metodenya sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu saling menyalahkan,” kata Sardi kepada Solopos.com, Jumat (2/6/2023).
Menurut Sardi, hasil penghitungan statistik BPS yang menyebutkan angka kemiskinan sebesar 10,99% pada 2022 tidak perlu dibantah. Dengan total jumlah penduduk Wonogiri yang lebih dari satu juta jiwa, data itu mungkin sekali benar.
Pemkab harus menyikapi hal itu dengan bijak. Data BPS itu seharusnya bisa menjadi salah satu dasar untuk mengambil kebijakan. Hal itu sesuai dengan semangat Bupati Wonogiri yang selalu mengedepankan data sebagai pijakan pengambilan keputusan.
Sardi menyampaikan jika Pemkab Wonogiri memang tidak yakin dengan data kemiskinan versi BPS, mestinya bisa menunjukkan data pembanding dengan melakukan survei internal yang dinilai lebih valid. Cara lain, BPS dan Pemkab melakukan survei bersama dengan metode yang disepakati bersama.
Survei Bersama
“Kedua lembaga ini kan sebenarnya bisa saling bekerja sama. Duduk bareng, berkoordinasi untuk menemukan titik terangnya. BPS dan Pemkab ini harus berkoordinasi,” ujar dia.
Sardi memahami Pemkab Wonogiri mengkritik metode penghitungan BPS lantaran menilai ada hal yang luput dihitung. Terutama soal aktivitas ekonomi para perantau asal Wonogiri yang tidak terpotret di data BPS. Hal itu dianggap Pemkab tidak objektif karena bisa mempengaruhi hasil statistik.
Di sisi lain, Sardi juga menilai angka kemiskinan Wonogiri berdasarkan survei BPS masih masuk akal. Terlebih ihwal sektor pertanian yang disebut menjadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan yaitu mencapai 29,95%. Sardi yang juga berkecimpung di sektor pertanian menganggap data itu sangat mungkin benar adanya.
Dia menjelaskan selama ini petani kerap menghadapi biaya produksi yang tinggi tetapi keuntungan dari hasil panennya rendah. Apalagi lahan sawah petani di Wonogiri tidak luas. Pada sisi lain, buruh tani juga jumlahnya sangat banyak.
Mereka, walaupun saat ini dibayar sekitar Rp100.000/hari, tetapi tidak setiap hari bekerja. Melainkan hanya saat masa tanam atau panen.
Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, juga tidak membantah data BPS Wonogiri yang menyebutkan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan meski juga berkontribusi paling tinggi dalam struktur ekonomi di Wonogiri.
Menurut dia, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Wonogiri sangat banyak. Di sisi lain, sektor ini setiap tahun menghadapi permasalahan klasik, terutama untuk petani yaitu biaya produksi tinggi dan keuntungan panen yang rendah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
