Solopos.com, KARANGANYAR—Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar merebut pengelolaan objek wisata Grojogan Sewu semakin bulat.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono siap ke Jakarta menemui Menteri Kehutanan dan Menteri Sosial, Rabu (12/3/2014) hari ini.
Bupati ketika dijumpai di rumah dinas, Selasa (11/3/2014), mengatakan sesuai rencana pertama menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Setelah itu baru bertemu dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri guna membahas pengelolaan Gerojogan Sewu.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Saya akan minta pengelolaan Grojogan Sewu agar dikelola Pemkab Karanganyar,” katanya.
Menurut Bupati, dengan dikelolanya Grojogan Sewu oleh Pemkab Karanganyar tentunya akan berimbas besar pada peningkatan ekonomi warga Bumi Intanpari. Selama ini, Bupati mengatakan pengelolaan Grojogan Sewu dikelola oleh PT Duta Indonesia Jaya dan pemasukan ke Pemkab Karanganyar masih kecil. “Saya akan berjuang agar Grojogan Sewu bisa dikelola Pemkab Karanganyar,” harapnya.
Bupati juga merencanakan pengelolaan mendatang tetap menggandeng PT Duta Indonesia Jaya yang selama ini menguasai kawasan wisata itu. Pemkab ingin mengakuisisi Grojogan Sewu mengingat potensi pendapatan untuk Karanganyar cukup besar. Melalui pengelolaan oleh pemerintah, diharapkan kawasan tersebut lebih tertata. Bupati meminta PT Duta untuk kooperatif dengan rencana tersebut karena pemerintah tidak akan mengesampingkan hak pengelola.
Tentang pengelolaan ke depan, Bupati berjanji tidak akan meninggalkan begitu saja pengelola lama PT Duta. Namun tentu formulasinya yang diubah, kalau keinginan Pemkab menjadi pengelola dikabulkan. Karena itulah dia berharap PT Duta kooperatif dan membantu Pemkab dalam masalah pengelolaan Grojogan Sewu. Sebagaimana diketahui, Pemkab hanya menerima pemasukan dari sektor retribusi pengunjung kawasan Tawangmangu.
Selain Grojogan Sewu, yang juga akan diminta pengelolaannya adalah lahan Kebuh Teh di Ngargoyoso. Lahan seluas 200 hektare itu dimiliki Kodam IV/Diponegoro dan diserahkan ke swasta juga.
“Pemkab aktif mendekati dan melobi Pangdam untuk meminta agar pengelolaannya juga diserahkan ke Pemkab,’’ kata Bupati.
Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar Rohadi Widodo sebelumnya sempat menyebut PT Duta Indonesia Jaya berutang setoran kontribusi ke Pemkab Rp108 juta dari sektor pajak tempat wisata. Dikatakannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemegang otoritas untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan waktu pengelolaan tempat wisata kepada swasta sebelum utang dilunasi. Rohadi memastikan pengelolaan di tangan Pemkab bakal menambal sejumlah kekurangan di bidang pelayanan pengunjung.
“Selama ini Pemkab yang mengluruk jika muncul genangan di daerah terminal, akses menuju Grojogan Sewu. Alangkah lebih baik jika pengelolaan itu dipegang Pemkab, salah satunya dengan cara membelinya,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
