Solopos.com, BOYOLALI — Ketua RT dan RW di Boyolali mengeluhkan nilai insentif mereka yang dinilai lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Soloraya. Hal ini menjadi perbincangan hangat, berikut ulasannya.
Ketua RT-RW di Boyolali menerima insentif Rp150.000/bulan atau sekitar Rp1,8 juta per tahun. Nilai itu lebih rendah dibanding daerah lain.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, insentif RT-RW di Wonogiri tahun ini mencapai Rp500.000 per bulan, lalu Sragen Rp350.000 per bulan, dan Sukoharjo Rp2,5 juta per tahun.
Ketua RW 019 Karang Duwet, Winong, Boyolali, Adiyanto, menuturkan ia sudah lima tahun menjadi Ketua RW. Pensiunan ASN guru Geografi SMA tersebut mengaku selama itu insentif yang ia dapat selalu ia berikan untuk pembangunan di dukuh tempat ia tinggal.
Seingatnya, ia selalu mendapatkan pemberitahuan insentif RT-RW di Boyolali turun setiap tiga bulan sekali. Namun, ia sengaja untuk mengambilnya setahun sekali.
“Saya mengambil insentif RW itu setiap akhir tahun, itu dari dulu jumlahnya sama baik RT/RW yaitu sekitar Rp1,8 juta [setahun]. Saya berikan ke pembangunan fisik dukuh saya, itu kalau saya, RT RW yang lain ya terserah untuk apa karena itu memang hak beliau-beliau,” ujar dia saat berbincang dengan Solopos.com di rumahnya, Rabu (12/7/2023).
Adiyanto menilai insentif tersebut perlu ditingkatkan. Alasannya bukan semata-mata karena jumlah, tapi tanggung jawab RT-RW yang juga berat.
Adi mengungkapkan di setiap kegiatan, ketua RT dan RW selalu dilibatkan. Selain itu, bagi ketua RT-RW di Boyolali yang membutuhkan, insentif tersebut sangat berguna. Adi mengatakan tidak semua RT dan RW adalah pensiunan, tapi juga kalangan menengah ke bawah.
“Selain itu, alasannya kalau bisa mengikuti kabupaten yang lain. Kalau memang kabupaten yang lain ada yang lebih tinggi dari Boyolali, tapi bagaimana juga Boyolali kan punya banyak aset, pabrik juga banyak, lumayan. Tapi itu alasan saya pribadi, untuk kebijakan nanti saya serahkan ke Pemkab Boyolali,” kata dia.
Terpisah, Ketua RT 002 Winong Baru, Winong, Boyolali, Sri Margono, juga mengambil insentif RT-RW setahun sekali, tepatnya pada awal tahun. Ia lantas memberikan uang tersebut ke kas RT untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengaku telah menjadi ketua RT sejak enam tahun yang lalu seusai pensiun dari jabatan terakhirnya yaitu Kabag Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah. Margono menjelaskan insentif diberikan dalam jangka waktu yang tidak tentu.
Kadang tiga bulan sekali, kadang empat bulan sekali, kadang enam bulan sekali. Menurutnya, nilai insentif RT-RW senilai Rp150.000 per bulan tersebut memang perlu dinaikkan.
“Istilahnya caranya merengkuh RT-RW itu seperti kabupaten yang lain, bukan semata-mata jumlahnya berapa. Tapi semisal insentif RT-RW bisa disesuaikan dengan kabupaten yang lain ya alhamdulillah le ngrengkuh yo tenanan,” ujar dia.
Margono juga membandingkan insentif RT-RW Boyolali dengan kabupaten lain. Ia mencontohkan Wonogiri yang naik pada 2023 ini dari Rp400.000 ke Rp500.000 per bulan.
“Padahal kalau dilihat dari sektor penerimaan pajak, Boyolali lebih tinggi dari Wonogiri. Tapi Wonogiri berani kasih Rp500.000, kenapa Boyolali hanya Rp150.000 per bulan?” ujar dia.
Margono menyampaikan usulan kenaikan insentif RT-RW tersebut telah ia sampaikan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Winong pada 2022. Selain itu, ia juga membawa isu kenaikan insentif RT-RW saat masa reses salah satu anggota DPRD Boyolali di desanya.
Tak cukup di situ, ia juga mengaku mengirimkan aduan ke nomor aduan Bupati Boyolali sebanyak dua kali. “Waktu Musrenbangdes, camatnya masih yang lama, Pak Warno, itu katanya mau mengusulkan juga. Terus WA ke aduan bupati dijawab nggih maturnuwun begitu, tapi memang belum ada tindak lanjut,” kata dia.
Tanggapan Bupati
Sementara itu, Kabid Bina Perencanaan dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Sucahyo Eko Basuki, menjelaskan hingga saat ini belum ada keluhan atau ajuan resmi terkait kenaikan insentif RT-RW.
Namun, Cahyo mengakui ada keinginan untuk menaikkan insentif RT-RW. Dispermasdes juga telah membuat skema anggaran jika ada kenaikan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa dan insentif RT-RW.
Hal itu disampaikan Cahyo menanggapi keluhan ketua RT dan RW terkait nilai insentif mereka yang lebih rendah dibanding daerah lain di Soloraya.
“Nanti kan disesuaikan kondisi anggarannya oleh Pak Bupati, dicek kekuatan APBD Boyolali. Dilihat juga prioritas Pak Bupati tahun ini apa dulu, karena Pak Bupati punya pemikiran jangka ke depannya apa yang harus didahulukan,” kata dia saat diwawancarai Solopos.com di kantornya, Senin (17/7/2023).
Cahyo menceritakan saat kali pertama ia menjadi pegawai Dispermasdes pada 2018, insentif RT nilainya Rp500.000 per tahun dan RW Rp400.000 per tahun. Kemudian, pada 2020 nilai insentif itu naik menjadi Rp150.000 per bulan sampai saat ini.
Penentuan nilai insentif RT-RW di Boyolali merupakan kebijakan dari Pemkab Boyolali. Ia menyebut total ada 6.335 RT dan 1.393 RW. Cahyo menjelaskan insentif RT-RW masuk pos bantuan keuangan kabupaten tapi melewati alokasi dana desa. Dispermasdes memfasilitasi pencairan.
“Itu kan penghargaan untuk lembaga desa sesuai kemampuan APBD kabupaten. Alokasinya dari dana desa, dari perhitungan minimal 10 persen anggaran transfer dari pemerintah pusat kecuali dana desa dan DAK,” kata dia.
Terkait insentif RT-RW kabupaten yang lain yang lebih tinggi dibanding Boyolali, Cahyo meminta para ketua RT dan RW membandingkan jumlah RT-RW di daerah tersebut. Dengan jumlah RT-RW yang lebih kecil dari Boyolali, ada kemungkinan insentif RT-RW di daerah itu lebih besar dibanding Boyolali.
Cahyo mengungkapkan anggaran untuk insentif RT se-Boyolali pada 2023 ini senilai Rp11,403 miliar. Sedangkan untuk anggaran insentif RW se-Boyolali dari APBD 2023 senilai Rp2,507 miliar.
Selain mendapatkan insentif, ketua RT-RW di Boyolali juga terlindungi BPJS Ketenagakerjaan untuk dua program yaitu jaminan kematian dan kecelakaan sejak 2021. Anggaran untuk premi BPJS ketua RW dan RW itu sekitar Rp246 juta pada 2023.
“Pemkab Boyolali kan memikirkan nanti kalau terjadi apa-apa kan dijamin BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada dua, untuk jaminan kematian Rp42 juta, dan jaminan kecelakaan besarannya tergantung kalau yang kecelakaan tergantung ada yang ringan, sedang, berat,” kata dia.
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, mengakui nilai insentif RT/RW belum maksimal. Namun, hal tersebut menjadi wujud perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.
“Kemarin, Pak Sekretaris Daerah sudah saya minta untuk dicek, dihitung dulu nanti agar ada kesesuaian dengan kemampuan anggaran kita. Sekiranya mampu, ya enggak ada salahnya ketika itu harus ditingkatkan,” ujar Said kepada Solopos.com saat ditemui di Joglo Mandal I Lencoh, Selo, Boyolali dalam tradisi sedekah Gunung Merapi, Selasa (18/7/2023).
Akan tetapi, Said mengatakan untuk menaikkan anggaran tidak harus langsung penuh. Namun, menyesesuaikan kemampuan anggaran.
“Saya kira apa yang dilakukan RT/RW ini juga dalam rangka membantu dan berperan aktif untuk memberikan dukungan atas pembangunan di Kabupaten Boyolali,” kata dia.
Respons PKS
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Boyolali mendukung insentif ketua RT/RW di Kota Susu naik 100%. Saat ini insentif ketua RT/RW sebesar Rp150.000/bulan, jika dinaikkan maka nominalnya jadi Rp300.000/bulan.
“Tentu kalau masalah kemampuan anggaran nanti bisa dibicarakan dengan DPRD, tapi tugas ketua RT dan RW itu kan sesungguhnya tidak ringan,” ujar Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Arifin, kepada Solopos.com, Selasa (18/7/2023).
Ia mengatakan tugas ketua RT sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2018 ada tiga. Yang pertama adalah membantu kepala desa dalam pelayanan pemerintah. Arifin mencontohkan beberapa di antaranya terkait pembuatan surat-surat resmi.
Tugas kedua adalah membantu kades dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Arifin menyampaikan ketua RT pasti terlibat dalam proses-proses tersebut. Lalu tugas ketiga adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan kades.
“Kemudian yang menjadi tugas lain tidak bisa diukur. Semisal membagikan undangan dari desa, lalu pajak bumi bangunan. Tidak sekadar membagi, tapi diminta membantu mengingatkan. Sebenarnya bukan tugas Ketua RT, tapi mereka kan selalu kena. Belum tugas yang lain,” jelas dia.
Terlebih menjelang Pemilu 2024, lanjut Arifin, ketua RT biasanya juga dimintai tolong terkait data pemilih dan lain sebagainya agar pesta demokrasi berjalan lancar.
Arifin menyampaikan PKS akan mendorong tiga wakilnya yang berada di DPRD Boyolali untuk bisa memperjuangkan kenaikan insentif bagi ketua RT/RW. “Kami ada tiga wakil di sana, ada yang jadi wakil ketua dan anggota komisi terkait. Jadi bisa memperjuangkan kenaikan insentif lah. Insentif ya, bukan gaji. Jadi insentif kan memberikan penghargaan kepada mereka,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
