SOLOPOS.COM - Sekda Budi Suharto (JIBI/SOLOPOS/Dok)
SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menolak PDAM Solo bertanggungjawab terhadap kerusakan meteran pengukur debit air Umbul Cokro Tulung. Pemkot justru menilai Kabupaten Klaten yang paling berkewajiban menjaga asetnya sendiri. Masalah itu pun dikhawatirkan membuyarkan upaya mediasi pemanfaatan air Cokro Tulung selama ini.
Sebelumnya, DPRD Klaten mempermasalahkan rusaknya dua meteran air PDAM sejak 2007. Mereka meminta pertanggungjawaban Solo ihwal kerusakan tersebut.
“Yang berkewajiban mengukur berapa yang dipakai itu siapa? Yang berkepentingan agar ukurannya tepat kan mereka (Klaten),” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, saat ditemui di shelter kuliner Pucangsawit, Jumat (11/1/2013).
Budi tak menampik kerusakan meteran air itu menjadi problem bagi kedua belah pihak. Di sisi lain dirinya heran mengapa Klaten baru mempermasalahkan hal itu baru-baru ini. Sekda menyebut sumbangan pemanfaatan air Cokro ke Klaten medio 2007-2011 lancar-lancar saja tanpa permasalahan.
“Kalau ada masalah kenapa dulu uangnya diterima? Kenapa baru sekarang diceknya? Ini sama saja cari friksi yang tidak pada tempatnya,” ucap Sekda.
Lebih lanjut, pihaknya khawatir masalah itu justru membuyarkan upaya mediasi pemanfaatan air Cokro Tulung yang sedang berjalan. Sebagaimana diketahui, antara Pemkot dan Pemkab Klaten masih belum sepaham soal status air Cokro Tulung. Hal itu pun merembet kepada sumbangan pemanfaatan yang masih gelap hingga saat ini.
Di saat konflik Solo dan Klaten soal Cokro Tulung kembali memanas, upaya Pemkot meminta kejelasan status air Cokro pada Pemprov Jawa Tengah (Jateng) belum menemui kejelasan. Sekda mengungkapkan hingga kini Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, belum membalas surat yang dikirim Pemkot.
