SOLOPOS.COM - Mahmud Tohpati (Dok.SOLOPOS)
Sragen (Solopos.com)–Mutasi pejabat eselon II yang digelar Selasa (6/9/2011) mendapat sorotan negatif dari para politisi pendukung pasangan Agus-Daryanto (ADA).
Mereka menilai mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Sragen sarat dengan titipan dari partai politik (Parpol) tertentu.
Pergeseran pejabat eselon II itu, bagi mereka menunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen krisis sumber daya manusia (SDM), karena tidak ada orang baru dalam mutasi itu.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Sragen, Mahmudi Tohpati, saat dijumpai Espos, Rabu (7/9/2011), mengungkapkan titipan pejabat dari kader Parpol itu sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) dalam pengambilan kebijakan.
Pergeseran pejabat eselon II itu, bagi mereka menunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen krisis sumber daya manusia (SDM), karena tidak ada orang baru dalam mutasi itu.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Sragen, Mahmudi Tohpati, saat dijumpai Espos, Rabu (7/9/2011), mengungkapkan titipan pejabat dari kader Parpol itu sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) dalam pengambilan kebijakan.
Mahmudi menjelaskan Bupati ingin mencari dukungan politik dari Parpol yang bersangkutan dalam adu pendapat dengan Lembaga Legislatif.
“Bisa dilihat dengan kentara, ketika Bupati memromosikan Purwadi Joko Haryanto sebagai Kepala Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-red). Purwadi tidak lain adalah orangtua Sigit Pramono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang duduk sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sragen. Titipan kedua terlihat pada Budiyono yang duduk sebagai Kepala BKD (Dinas Kepegawaian Daerah-red) tidak lain merupakan kakak dari Bambang Samekto, Ketua FPDIP yang juga Ketua DPC PDIP Sragen,” tegas Mahmudi yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sragen.
Dia menerangkan kalau posisi Wahyu Widayat yang ditempatkan dalam kotak sebagai staf ahli Bupati memang bertujuan untuk Nyapeh hawa, yakni meminimalisasi para pejabat yang dekat dengan lawan politiknya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sragen, Rus Utaryono, menambahkan mutasi yang terjadi belum mengapresiasi semangat perubahan. Reformasi birokrasi yang dilakukan Bupati dinilai Rus masih setengah hati.
“Rakyat masih harus bersabar untuk melihat adanya perubahan seperti yang dijanjikan Bupati saat
kampanye. Bupati kelihatan masih ragu mereformasi beberapa satuan kerja yang diharapkan membawa perubahan dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegas Rus.
Dia menyontohkan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Diperinkop & UMKM) Sragen yang menyalurkan kredit macet. Mestinya reformasi di SKPD itu, kata dia, wajib menjadi prioritas utama.
“Mengapa tidak berani memromosikan para birokrat muda yang potensial? Kok malah menarik kembali pejabat lama? Kami mendorong secepatnya dilakukan percepatan reformasi birokrasi,” tandasnya.
Sementara, Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, saat dijumpai Espos, menekankan tidak ada kalkulasi politik dalam mutasi pejabat. Mutasi pejabat itu, paparnya, didasarkan pada kalkulasi prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) yang obyektif.
(trh)
