SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, KLATEN</strong> – Pengelola sekolah di Kabupaten Klaten mengebut <a title="Kolam Renang Brondong, Wisata Air di Kawasan Rawan Kekeringan Klaten" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180704/493/926074/kolam-renang-brondong-wisata-air-di-kawasan-rawan-kekeringan-klaten">verifikasi calon siswa</a> dari keluarga miskin (gakin) yang mendaftar menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) PPDB SMA 2018 di Klaten. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing calon siswa gakin.</p><p>Berdasarkan data yang dihimpun pada <em>jateng.siap-ppdb.com</em>, Sabtu (7/7/2018), pendaftar yang berstatus sebagai calon siswa miskin menyebar di 15 SMA negeri.</p><p>Dari belasan sekolah itu, jumlah pendaftar berstatus calon siswa miskin terbanyak di SMAN 1 Cawas sebanyak 227 orang dengan rincian 187 orang jurusan MIPA dan 40 orang jurusan IPS. Menyusul SMAN 1 Wonosari sebanyak 220 siswa gakin rinciannya 166 jurusan MIPA dan 54 jurusan IPS.</p><p>Sementara itu, masih ada sejumlah SMA negeri di Klaten yang <a title="Jelang Iduladha, Harga Jual Sapi di Klaten Merangkak Naik" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180706/493/926356/jelang-iduladha-harga-jual-sapi-di-klaten-merangkak-naik">jumlah pendaftar</a> minim atau belum memenuhi kuota. Kondisi itu seperti di SMAN 1 Wedi yang hanya menerima total pendaftar 25 orang dari pagu 288 siswa. Pendaftar di SMAN 1 Karangdowo sebanyak 112 orang dari pagu 360 siswa.</p><p>Kepala SMAN 1 Cawas, Sahana, mengatakan sudah membentuk petugas verifikasi. Mereka sudah bertugas memastikan masing-masing calon siswa layak masuk kategori miskin sejak Jumat (6/7/2018) dan dirampungkan sebelum pengumuman pada Rabu (11/7/2018).</p><p>Soal kriteria layak atau tidaknya calon siswa masuk kategori miskin, Sahana mengatakan sulit jika penentuan menyesuaikan standar kategori miskin yang sudah ada.</p><p>“Kriteria miskin seperti apa kan kalau menggunakan standar yang sudah ada susah, seperti lantai tanah dan sebagainya. Ya saya menugaskan silakan cari normatif dengan pertimbangan berbagai kelayakan,” kata Sahana saat dihubungi <em>solopos.com</em>, Sabtu.</p><p>Ketua MKKS SMA di Kabupaten Klaten, Kawit Sudiyono, mengatakan sudah ada instruksi dari tingkat provinsi agar masing-masing pengelola sekolah memverifikasi calon siswa miskin.</p><p>“SKTM tetap harus diverifikasi. Penyelesaiannya dengan standar yang sudah ada sementara masing-masing sekolah menyesuaikan,” kata Kawit yang juga Kepala SMAN 1 Klaten.</p><p>Kawit menjelaskan calon siswa miskin yang mendaftar di SMAN 1 Klaten sudah diverifikasi dengan <a title="Sampai Juli, 19 Desa Klaten Belum Cairkan Dana Desa Tahap I" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180705/493/926192/sampai-juli-19-desa-klaten-belum-cairkan-dana-desa-tahap-i">mengirimkan petugas</a> ke rumah masing-masing calon siswa. Namun, ada penyesuaian terkait standar calon siswa masuk kategori dari gakin.</p><p>“Kalau menggunakan standar keluarga tidak mampu seperti lantai tanah dan lain-lain kondisi sekarang sudah sangat jarang ditemui. Kami pandang saja, kalau kelihatannya tidak layak ya orang tua kami panggil ke sekolah,” urai dia.</p><p>Hasil verifikasi di SMAN 1 Klaten yakni sekitar tujuh pendaftar mencabut berkas SKTM dan mereka masuk kategori pendaftar umum. Verifikasi lanjutan bakal dilakukan untuk memastikan para pendaftar menyertakan SKTM dipastikan masuk kategori miskin.</p><p>“Verifikasi lanjutan dilakukan yang lebih detail lagi. Kalau memang masih ditemukan lagi dan diterima, ya terpaksa kami keluarkan dari sekolah,” katanya. </p>