Sragen (Espos)–Puluhan pamong desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jawa Tengah (Pradja) Sragen mendatangi Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas, Selasa (25/5).
Mereka meminta klarifikasi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Wangsit Sungkono yang menyatakan tidak ada anggaran untuk penghasilan pamong desa. Puluhan pamong desa yang dikoordinasi Kepala Desa Blangu, Gesi, Danang Wijaya sempat menduduki Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas), sembari menunggu Wangsit Sungkono. Keresahan para kepala desa dan perangkat desa tersebut dipicu adanya dugaan pernyataan Kepala Kesbangpol dan Linmas tentang kondisi APBD Sragen yang kosong.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dengan demikian penghasilan pamong desa yang dijanjikan sama dengan nilai upah minimum kabupaten (UMK) terancam tidak dibayarkan. “Pernyataan Pak Wangsit (Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas) disampaikan kepada Kades Ketro, Kecamatan Tanon pada tiga pekan lalu. Pernyataan itu membuat saya dan pamong desa lainnya resah, karena penghasilan yang dijanjikan Pemkab Sragen tak kunjung cair,” ujar perangkat Desa Ketro, Eksan saat ditemui Espos, Senin kemarin di sela-sela aksi.
Sekitar 20 menit, akhirnya Wangsit Sungkono menemui para pamong desa. Wangsit membantah mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan penghasilan pamong, apalagi berkaitan dengan kondisi keuangan daerah. Wangsit juga mengelak adanya pertemuan dengan Kades Ketro Tanon di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas.
trh
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
