Solopos.com, SOLO — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Zakky Musthofa Zuhad, mengatakan kasus kematian Gilang Endi Saputra dalam diklat Menwa tahun ini harus menjadi titik balik UKM tersebut untuk melepas baju militerisme.
Zakky mengatakan upaya bela negara kini tak bisa dimaknai sempit dengan penyiapan fisik untuk berperang. “Budaya kekerasan di Menwa harus dicabut agar sesuai dengan dunia akademik. Kampus adalah wadah pencarian wawasan dan kebenaran, bukan ketundukan,” ujar dalam talkshow virtual bertajuk “Menwa dan Konsep Bela Negara Bagi Mahasiswa” yang digelar Solopos Media Group, Senin (8/11/2021).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Sebagaimana diberitakan, keberadaan Menwa belakangan ini menjadi sorotan menyusul adanya kasus kekerasan dalam diklat yang mengakibatkan meninggalnya salah satu mahasiswa UNS Solo, Gilang Endi Saputra, Minggu (24/10/2021). Kalangan mahasiswa UNS Solo mendesak agar petinggi UNS memberikan sanksi tegas berupa pembubaran Menwa.
Baca Juga: Setahun Beroperasi, 2 Videotron Kota Solo ini Ternyata Melanggar Aturan
Presiden BEM UMS, Widi Adi Nugroho, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam talkshow menyampaikan desakan yang sama. Widi meminta Komando Nasional (Konas) Menwa meningkatkan koordinasi dan pengawasan dengan Menwa di kampus agar kasus kekerasan tak terus berulang.
“April lalu ada mahasiswa meninggal saat diklat Menwa di UMS, UGM juga ada kasus serupa tahun 2015. Itu yang terungkap. Jangan sampai korban jiwa terus berjatuhan,” tegas Widi.
Menwa Harus Lakukan Perubahan Kultural
Selain Presiden BEM UNS dan Presiden BEM UMS, talkshow virtual itu juga menghadirkan Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Devy Kristiono dan Kepala Staf Komando Nasional (Konas) Menwa Indonesia M Arwani Denny. Kepala Staf Konas Menwa, M Arwani Denny, mengakui kesan militeristik sulit dipisahkan dari sepak terjang Menwa.
Baca Juga: 30 Layar Monitor Pantau Arus Lalu Lintas dari CC Room Baru Dishub Solo
Hal itu, imbuhnya, tak lepas dari sejarah kelahiran Menwa yang lekat dengan TNI. Pada 1959, Jenderal AH Nasution membentuk Menwa untuk mengimbangi pergerakan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang merupakan underbow Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Menwa boleh bangga atas prestasi ini. Namun harus disadari, habitat mereka sekarang adalah perguruan tinggi. Menwa harus melakukan perubahan kultural agar sesuai dengan habitat barunya,” ujar Denny.
Dengan pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1994 pascareformasi, Menwa praktis hanya menjadi unit kegiatan mahasiswa (UKM) di bawah kampus.
Baca Juga: Belum Ada Sanksi untuk Menwa, Mahasiswa UNS Solo Siapkan Demo Lagi
Dandim 0735/Surakarta, Letkol Inf Devy Kristiono, mendukung reformasi kultur Menwa dengan mendorong zero accident dalam setiap kegiatannya. Hal tersebut sudah dilakukan TNI maupun Polri.
Menurut Devy, pembentukan kedisiplinan tak berbanding lurus dengan kekerasan. “Disiplin waktu itu sudah masuk pola pembinaan mental. Kami enggak setuju mendidik dengan pola kekerasan, apalagi Menwa ini warga sipil,” tegasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
