Solopos.com, SRAGEN — Permasalahan kesehatan di Kabupaten Sragen menjadi sorotan para anggota DPRD Sragen. Persoalan itu di antaranya mulai dari alat CT scan yang sempat rusak hingga pelayanan pasien yang kurang optimal.
Sementara itu, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, merencanakan adanya survei kepuasan kinerja pemerintah. Survei itu akan melibatkan perguruan tinggi agar menghasilkan penilaian yang objektif.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Problem kesehatan di Sragen itu mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sragen 2022 di Gedung DPRD Sragen, Senin (3/4/2023) lalu. Rapat tersebut sebenarnya mengupas berbagai persoalan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) selama 2022. Di antaranya yang disorot adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dan RSUD dr. Soeratno Gemolong.
Ditemui Kamis (6/4/2023), Wakil Ketua Pansus DPRD Sragen, Muh. Haris Efendi, menerangkan masalah kesehatan yang mencuat berkaitan dengan alat kesehatan berupa CT-scan di RSUD Sragen dan RSUD Gemolong. Pasien akhirnya pindah ke RS swasta setelah CT-scan di RSUD Sragen rusak. Padahal RSUD menjadi masyarakat Sragen mendapatkan pelayanan kesehatan optimal.
Selain itu, menurut Haris, ada pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes), baik di RSUD maupun puskesmas, tidak dilakukan sepenuh hati. Dia mencontohkan dokter datang siang padahal pasien antre sejak pagi, perawat melayani pasien dengan sikap angkuh sehingga terkesan tidak menunjukkan pelayanan yang terbaik.
“Akhirnya menjadi pertanyaan kenapa tidak bisa maksimal pelayanannya. Padahal Bupati, Sekda, dan Kepala Dinkes berlatar belakang dokter. Mestinya pelayanannya lebih baik,” kata Haris.
Anggota Pansus lainnya, Fathurrohman, mengatakan pihaknya memang menyoroti berbagai aspek pelayanan kesehatan, seperti pendaftaran, keramahan perawat, dokter yang datang terlambat, dan seterusnya. Dia menerangkan pasien mendaftar sejak pagi tetapi baru dilayani pukul 10.00 WIB.
“Harusnya Sragen ini bisa menjadi percontohan dalam pelayanan kesehatan. Jangan sampai ada keluhan masyarakat karena pejabatnya berlatar belakang orang kesehatan, seperti Bupati, Sekda, dan Kepala Dinkes. Keluhan masyarakat itu ada di RSUD dan puskesmas,” katanya.
Keluhan di Poliklinik Swasta Lebih Banyak
Sementara itu, Bupati Yuni menilai sorotan DPRD itu tidak spesifik menyebut kurangnya pelayanan kesehatan. Persoalan CT –scan RSUD Sragen yang pernah rusak, jelas Yuni, sudah diperbaiki dan sekarang sudah berfungsi optimal. “Saat CT-scan rusak memang pasien dirujuk ke RSI Amal Sehat Sragen karena kebetulan CT-scan di sana baru. Meskipun diarahkan ke RS lain tetapi perhitungan tagihan BPJS masih ke RSUD Sragen,” ujarnya.
Yuni menambahkan, untuk bisa mengoperasional alat kesehatan semacam CT-scan memerlukan izin yang keluarnya lama, sekitar enam bulan. Maka menurutnya tidak aneh bila mengurus izin operasional CT-scan di RSUD Gemolong waktunya juga lama,” ujarnya.
Lebih jauh Yuni mengungkapkan jika melihat pelayanan kesehatan poliklinik swasta, keluhannya lebih banyak. Persoalan kerusakan CT-scan itu hanya sebentar. Selain itu pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mengalihkannya ke RS swasta karena paling dekat. Jika saja sudah keluar izin operasional CT-scan di RSUD Gemolong, menurutnya, pasien bisa dirujuk ke sana.
“Dari Bapeten [Badan Pengawas Tenaga Nuklir] mengurus izinnya lama. Di RSI Amal Sehat saja butuh waktu enam bulan mengurus izin itu. Ketika mengajukan izin maka kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sudah baik,” jelasnya.
Yuni berencana mengumpulkan kepala puskesmas dan direktur RSUD untuk duduk bersama dan me menyegarkan kembali tentang pelayanan pasien yang aman. Ia mengaku telah memerintahkan Sekda mendatangkan pihak ketiga, akademisi, untuk memberikan pandangan objektif.
“Kami akan melakukan survei kepuasan publik terhadap kinerja dengan memasukan unsur kesehatan yang lebih rigid. Tidak hanya pelayanan publik adminsitratif, tapi titik beratnya di kesehatan. Mumpung kita mau Pilkada 2024, sekalian survei kepuasan publik tentang bagaimana kinerja pemerintahan sekarang,” jelasnya. Dia berharap survei ini dilakukan secara objektif setelah Lebaran.
Yuni mengaku mendengar aspirasi warga yang mengapresiasi pelayanan di RSUD. Di sisi lain ia juga mendengar adanya keluhan warga yang berobat di puskesmas tak sembuh-sembu namun tak juga dirujuk ke RS. “Jadwal dokter siap diatur dan sudah ada di juklak,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
