SOLOPOS.COM - Ilustrasi beasiswa (JIBI/Solopos/Dok.)

Sukoharjo (Solopos.com) – Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 2011 untuk jenjang sekolah dasar (SD) dinilai kian bermasalah. Pencairan dana itu harus tetap ditunda sebelum ada data valid, dengan cara pendataan ulang.

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Suryanto, mengungkapkan persoalan lain yang muncul adalah siswa yang mendapatkan dana BSM itu harus sesuai dengan data yang diserahkan ke provinsi. “Kasus BSM 2011 sudah buntu. Jika menggunakan data baru yang valid, berarti melanggar peraturan karena tidak sesuai dengan data yang diserahkan ke provinsi. Tetapi jika tidak didata ulang, dana BSM itu kemungkinan besar tidak sampai kepada siswa miskin yang berhak,” papar Suryanto, Kamis (27/10/2011).

Ia menambahkan nominal nilai BSM yang ada di rekening kepala sekolah setiap bulan juga dikenakan pajak. Akibatnya, secara tidak langsung dana BSM dalam rekening tersebut semakin berkurang. Padahal dalam peraturan, dana BSM tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan. “Kalau pencairan ditunda selama tiga bulan, lalu siapa yang akan menanggung potongan dana BSM dalam rekening itu. Padahal dana BSM itu tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan lho,” terang Suryanto.

Terpisah, Kepala SDN 2 Sukoharjo, Dwi, membenarkan rekening BSM kepala sekolah SD-nya telah terisi Rp 1,8 juta. Nantinya, dana itu diperuntukkan bagi lima siswa miskin. Padahal, pihaknya telah mengusulkan 34 siswa miskin. Kondisi ini dinilai menyulitkan pihaknya. “Dulu saya sudah menyerahkan data siswa miskin sebanyak 34 orang. Tapi saya tidak tahu data siswa miskin itu untuk keperluan pencairan dana BSM,” kata Dwi.

Terkait kenyataan itu, pihaknya mengaku belum bisa memutuskan langkah yang akan diambil. Karena hasil koordinasi di Pemerinntah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo masih menunggu pendataan ulang siswa miskin. Sementara hingga kini belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan terkait BSM 2011.

Lebih lanjut Suryanto menduga data yang diserahkan ke provinsi tak berasal dari sekolah. Sebab jumlah siswa miskin setiap SD tidak sama. “Kalau nominal di rekening setiap SD itu hanya Rp 1,8 juta, berarti hanya untuk lima siswa miskin. Padahal tiap sekolah belum diketahui akan mengusulkan berapa siswa miskin yang mendapatkan BSM,” kata Suryanto.

ian

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya