SOLOPOS.COM - Ilustrasi Prostitusi, PSK (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, SOLO -- Gencarnya razia prostitusi baik offline maupun online di Kota Solo yang dilakukan aparat kepolisian bersama TNI dan Satpol Pamong Praja (PP) diragukan bakal berhasil memberangus praktik tersebut untuk selama-lamanya.
Sebab berdasarkan kajian sejarah, praktik prostitusi atau pelacuran selalu membersamai perubahan peradaban manusia. Bahkan praktik prostitusi terbukti mampu menyesuaikan dengan derap laju perubahan zaman dari abad ke abad.
Pendapat itu disampaikan sejarawan Solo, Heri Priyatmoko, kepada Solopos.com, Kamis (18/3/2021), saat dimintai tanggapan mengenai gencarnya razia penyakit masyarakat yang dilakukan polisi. “Usia prostitusi [seks bebas] sudah setua peradaban manusia,” tuturnya.
Baca Juga: Polisi Identifikasi Otak Penggerak Gerombolan Bersajam Yang Mengacau Di Sondakan Solo
Baca Juga: Polisi Identifikasi Otak Penggerak Gerombolan Bersajam Yang Mengacau Di Sondakan Solo
Selama ini, menurut Heri, prostitusi bisa terjadi karena adanya dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu konsumen dan penyedia jasa. “Jadinya ya sukar dihilangkan. Adanya konsumen dan penyedia yang saling membutuhkan,” urainya.
Karena itu, razia prostitusi yang dilakukan aparat di Kota Solo hampir pasti tidak akan berhasil menghilangkan praktik tersebut. Selain itu, praktik prostitusi dari waktu ke waktu selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Baca Juga: Langsung Deal! Warga Glagahwangi Klaten Terima Ganti Rugi Tol Solo Jogja Rp1,2 Miliar
Pendapat tidak jauh berbeda disampaikan Sosiolog UNS Solo, Drajat Trikartono, saat dimintai tanggapan Solopos.com melalui aplikasi pesan Whatsapp. Drajat menekankan pentingnya pendekatan Pemerintah Kota Solo dalam mengatasi sumber masalah prostitusi ketimbang hanya melakukan razia.
Drajat menilai masalah ketimpangan ekonomi menjadi salah satu penyebab berbagai penyakit masyarakat. Bila pemerintah ingin menyelesaikan masalah penyakit masyarakat menurutnya tak bisa meninggalkan masalah perekonomian.
Baca Juga: Bandar Narkoba Solo Tertangkap Dengan 148 Gram Sabu-Sabu, Upahnya Rp25.000/Gram
“Menurut saya kalau menangani masalah pekat yang mendasar itu isu ekonomi dan ketimpangan kesempatan kerja. Harus ada upaya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang selama ini menghadapi masalah sosial,” katanya.
Artinya Drajat melanjutkan pendekatan birokratif sangat diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada. Pada sisi lain sebuah program pemerintah bisa tepat sasaran dan efektif bila didukung dengan kelengkapan data.