Solopos.com, KLATEN — Sejumlah warga memprotes penetapan dan pengumuman bakal calon kepala desa (cakades) yang memenuhi persyaratan di Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Klaten lantaran panitia dinilai tidak transparan.
Aksi protes yang berlangsung Sabtu (20/5/2023) itu disampaikan pendukung salah satu bakal cakades. Ada delapan pendaftar bakal cakades di Desa Glagahwangi.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dari delapan pendaftar itu, lima orang dinyatakan tak memenuhi persyaratan setelah dilakukan seleksi administrasi. Sementara tiga orang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Pendukung salah satu pendaftar bakal cakades berdatangan ke kantor Desa Glagahwangi saat panitia menggelar rapat pleno penetapan dan pengumuman bakal cakades.
Salah satu tuntutan mereka yakni panitia meloloskan salah satu pendaftar, Sumarmo, lantaran berkas administrasi lengkap dan dinilai memenuhi persyaratan.
Aksi itu mendapatkan pengawalan dari Polisi serta TNI. Setelah ditenangkan, massa akhirnya meninggalkan kantor desa.
Panitia tetap memutuskan hanya tiga orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya.
Sumarmo menilai panitia tidak transparan, salah satunya berkas persyaratan salah satu pendaftar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
Kendati begitu, meski tidak lolos seleksi administrasi dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, namun panitia menyatakan berkas yang diajukan salah satu pendaftar itu lengkap.
“Dia dinyatakan tidak lolos karena pernah terjerat kasus korupsi dan di rumah kurang dari lima tahun [dari dinyatakan bebas setelah menjalani masa hukuman penjara]. Padahal saat penutupan untuk melengkapi berkas, SKCK-nya tidak ada. Tetapi panitia menyampaikan berkas persyaratannya lengkap,” kata Sumarmo.
Sumarmo mengaku sebelumnya dia pernah terjerat kasus hukum dan sudah bebas setelah menjalani masa hukuman penjara.
Dia bebas lebih dari lima tahun yang lalu dan menilai sesuai aturan hal itu sudah memenuhi persyaratan.
“Saya sudah di rumah lebih dari lima tahun lalu. Saya memang pernah terjerat kasus hukum. Apakah tidak ada kesempatan untuk berbuat baik? Apakah tidak ada kesempatan mengabdi di pemerintahan? Apakah tidak ada kesempatan untuk tobat?” kata dia.
Sumarmo menilai panitia mencari kelemahannya lantaran pernah beberapa kali terjerat kasus hukum. Soal langkah selanjutnya yang akan dia ambil, Sumarmo segera berembuk dengan timnya.
“Yang jelas saya tidak terima dengan keputusan ini. Walau pun nanti saya juga ada yang mewakili. Istri saya juga mencalonkan [maju menjadi bakal cakades]. Istri saya juga lolos seleksi administrasi,” kata dia.
Sementara itu, panitia Pilkades Glagahwangi menegaskan proses seleksi administrasi sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini Perbup No 26 tahun 2019 yang menjadi acuan pelaksanaan Pilkades.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
