SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, BOYOLALI — Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali mencatat hingga saat ini ada 34 desa di wilayah itu yang sudah berkomitmen stop buang air besar sembarangan (BABS). Sementara satu kecamatan yang sudah 100 persen stop BABS adalah Kecamatan Selo.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinkes Boyolali, Ahmad Muzayyin mengatakan pihaknya mentarget 2017 seluruh desa/kalurahan di Kota Susu 100 persen bebas BABS.
“Saat ini dari 267 desa/kelurahan di Boyolali, sudah ada 34 desa yang bebas BABS. Sementara satu kecamatan, yaitu Selo, sudah mendeklarasikan sebagai desa stop BABS beberapa waktu lalu. Diharapkan dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah sehingga target 2017 masyarakat Boyolali bebas BABS bisa tercapai,” ujar Muzayyin kepada wartawan, Selasa (17/9/2013).
Untuk pencapaian target tersebut, Muzayyin mengatakan program pemberian bantuan jamban gratis kepada keluarga kurang mampu yang dilaksanakan Dinkes sejak 2009, masih digulirkan. Beberapa waktu lalu, program itu sempat mendapatkan kritik dari anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Agus Ali Rosyidi, lantaran kualitas bantuan yang diberikan 2013 ini dinilai turun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Terkait bantuan itu, Muzayyin mengakui setiap tahunnya berbeda jenisnya. Hal itu disesuaikan juga dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, Muzayyin mengatakan dalam program itu diharapkan ada partisipasi aktif dan kemandirian dari masyarakat yang menerima bantuan itu.
Kasi Penyehatan Lingkungan dan Tempat Umum Dinkes Boyolali, Eko Budi Siswanto menambahkan tahun ini dinas tersebut mengucurkan dana dari APBD 2013 senilai Rp774 juta untuk 1.850 kepala keluarga (KK) di 46 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Ampel, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Sawit, Sambi, Simo, Klego, Ngemplak, Andong dan Nogosari.
Untuk percepatan pencapaian program tersebut, Eko mengatakan pihaknya juga melakukan berbagai langkah terkait, termasuk pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya dengan mengembangkan pemasaran sanitasi untuk mendukung Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
“Masyarakat didorong untuk berdaya. Saat ini akan dipersiapkan pemasaran sanitasi, di antaranya pembuatan atau pencetakan kloset, bisbeton oleh masyarakat yang kemudian difasilitasi pemasarannya. Kami berharap ini juga mendapatkan respons aktif dari masyarakat tersebut,” kata Eko.