Solopos.com, SOLO–Rencana penataan simpang Joglo dan underpass Joglo di Kecamatan Banjarsari, Solo belum ada tahap lanjutan atau molor, sejauh ini.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah membahas lanjutan proyek tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Saya lihat yang underpass menunggu dulu. Sudah diomongin sama Menteri PUPR waktu penggantian rugi tol Jogja-Solo,” kata dia ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (12/8/2023).
Dia mengatakan kantor Kelurahan Banjarsari yang terdampak proyek nantinya dipindah. Layanan kantor Kelurahan Banjarsari akan pindah apabila sudah diminta pindah.
“Tenang wae ya. Molor ya molor sitik. Tenang wae,” ujarnya.
Camat Banjarsari Beni Supartono Putro menjelaskan belum ada tahapan lanjutan mengenai pembangunan underpass Joglo. Belum ada proses ganti rugi lahan yang terdampak proyek tersebut.
“Pembahasan ganti rugi yang area utara, pasar, kelurahan mengetan belum,” kata dia dihubungi Solopos.com.
Sebagai informasi, Kantor Kelurahan Banjarsari menjadi salah satu lahan dan bangunan yang terdampak proyek underpass Joglo.
“Ini timeline-nya mundur terus. Kita juga rencana tahun kemarin, Januari saya pindahkan kantor Kelurahan Banjarsari, sekarang belum ternyata, belum eksekusi,” papar dia.
Menurut dia, linimasa proyek underpass Joglo seharusnya ada pembayaran ganti rugi lahan terdampak pada Desember 2022. Linimasa itu membuat Pemerintah Kecamatan Banjarsari ancang-ancang memindahkan kantor Kelurahan Banjarsari ke lokasi sementara Januari.
“Kami sudah menyiapkan kantor sementara, memperbaiki, dan memindahkan barang yang bersifat statis seperti meja dan kursi,” ujarnya.
Dia mengatakan Pemerintah Kecamatan Banjarsari menunggu informasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng dan DIY Kementerian PUPR. Pihaknya sudah siap kapan gedung Kelurahan Banjarsari dipindah dan dibongkar.
Catatan Solopos.com, ada tahapan konsultasi publik dengan melibatkan warga terdampak underpass Joglo di Loji Gandrung, Solo, Kamis (20/10/2023). Konsultasi publik merupakan salah satu tahap persiapan pembangunan underpass.
Asisten Lahan Satker PJN Wilayah 3 Jateng Agus Mulyanto menjelaskan konsultasi publik untuk mengetahui sikap warga yang terdampak proyek apakah sepakat atau tidak mengenai pembangunan.
“Semua ada masalah, namun pada prinsipnya mendukung. Mengenai masalah teknis nanti diselesaikan tim pelaksananya. Ketuanya dari Badan Pertanahan Nasional [BPN]” jelas dia waktu itu.
Dia mengatakan jumlah bidang lahan yang terdampak, yakni Kelurahan Kadipiro tiga bidang lahan, Banjarsari sembilan bidang, Joglo 27 bidang, dan Kelurahan Nusukan 96 bidang lahan.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng dan DIY Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wida Nurfaida menjelaskan pemerintah akan membebaskan lahan untuk penataan simpang Joglo dan underpass Joglo. Perkiraan biaya pembebasan lahan sekitar Rp400 miliar.
“Jadi kami merupakan satu kesatuan. Kami pekerjaannya penataan simpang Joglo dan underpass. Harapan kami, kami paralel dengan pekerjaan elevated railway,” kata dia.
Wida menjelaskan secara konstruksi pembangunan underpass masih sama di satu area dengan elevated railway. Konstruksi bersamaan supaya masyarakat tidak bolak-balik terganggu, termasuk dengan dampak kemacetannya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
