SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Solopos.com)--Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Kerjoarum, Karanganyar, tetap mempertahankan tanah perkebunan yang menjadi milik badan usaha milik negara (BUMN). PTPN IX pernah mengadakan pertemuan kali kelima dengan Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS). Namun pertemuan itu pun tak menghasilkan kesepakatan yang berarti.
Penegasan itu disampaikan Administratur PTPN IX Kerjoarum, Agus Hargiyanto, saat dijumpai, Selasa (11/10), di ruang kerjanya. Dia menerangkan sudah banyak upaya untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat, melalui program kemitraan bina lingkungan (PKBL) dan corporate social responsibility (CSR). Dana yang dikeluarkan untuk program itu sejak 2007 silam cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada awal program, kata dia, dana CSR yang dikeluarkan mencapai Rp 33,3 juta dan kini meningkat menjadi Rp 146,7 juta di 2011.
“Kami hanya mempertahankan tanah yang menjadi hak PTPN IX berdasarkan hak guna usaha (HGU) yang ada. Kami tidak pernah mengganggu tanah warga yang bukan menjadi hak PTPN IX. Justru ada tanah PTPN IX yang dimanfaatkan masyarakat untuk tanaman produktif, bukan untuk dikuasai atau dimiliki masyarakat. Seperti di daerah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet),” ujar Agus.
Menurut dia, PTPN IX juga sering memberi bantuan pembangunan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, jalan kampung, areal pos tukang ojek dan bantuan tunai. Dia menerangkan pekerbunan karet ini selain sebagai produk industri, juga sebagai kawasan hutan lindung dan daerah tangkapan air bagi Sragen.
“Kalau ada oknum masyarakat yang sampai menebangi pohon karet secara liar, sebenarnya yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Keberadaan PTPN IX ini juga menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 1.800 orang dari wilayah desa sekitar perkebunan karet,” tandasnya.
trh