Solopos.com, SOLO—Fraksi PDIP DPRD Solo mengapresiasi kinerja Wali Kota dan Wawali Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, dalam memimpin Solo dua tahun terakhir.
Dua kader PDIP tersebut dinilai telah berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran dari tahun 2021 ke 2022.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Selama dua tahun Mas Gibran dan Pak Teguh telah sesuai dengan cita-cita seperti yang tertuang di dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seperti menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, Y.F. Sukasno, Senin (27/2/2023) petang..
Menurut Sukasno, program menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Solo sesuai dengan instruksi PDIP. Sempat mengalami situasi dan kondisi yang tidak enak dengan pandemi Covid-19, perlahan namun pasti Solo bisa bangun dan melangkah lagi.
“Mas Gibran dan Pak Teguh mulai melayani masyarakat dalam situasi Pandemi Covid-19. Tapi mereka bisa melalui dan menyelesaikannya dengan baik. Hal itu tercermin dari capaian 100 persen warga yang sudah vaksin maupun booster,” kata dia.
Bagi Fraksi PDIP DPRD Solo, Sukasno menjelaskan parameter kepala daerah yang baik adalah perencanaan dan tahapan APBD. Gibran dan Teguh bisa menyajikan dengan baik sesuai regulasi. Setiap akhir November sudah ada persetujuan bersama APBD.
“Dan postur APBD Solo selalu optimistis. Angka kemiskinan turun dari 9,40% pada 2021 menjadi 8,84% pada 2022. Angka pengangguran juga turun dari 7,8% pada 2021 menjadi 5,2% pada 2022,” ungkap dia.
Sukasno mengatakan capaian positif kinerja Gibran-Teguh sesuai mandat dari PDIP. Sebab setiap kader partai yang ditugaskan menjadi kepala daerah harus bisa menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Bidang-bidang lain juga bergerak sesuai RPJMD. Mas Wali Kota sudah melaksanakan arahan Ketua DPC PDIP Solo, Pak FX Hadi Rudyatmo. Kader PDIP harus melakukan tujuh si; komunikasi, koordinasi, solusi, sosialisasi, realisasi, koreksi dan evaluasi,” urai dia.
Sukasno mencontohkan ditundanya kebijakan kenaikan PBB 2023 karena kurangnya sosialisasi. Fraksi PDIP DPRD Solo mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keinginan rakyat kepada Gibran, sehingga kebijakan tersebut dikoreksi dan ditunda.
“Bagi FPDIP Mas Wali Kota sangat responsif, memahami keinginan rakyat. Tipikalnya enggak banyak bicara, istilah anak muda sekarang thas-thes. Selama dua tahun ini kinerja Mas Wali Kota dan Pak Wawali sudah bagus dan sesuai RPJMD,” papar dia.
Tapi, Sukasno menyatakan Fraksi PDIP DPRD Solo tetap akan bersikap kritis dan korektif dalam mengawal jalannya pemerintahan ke depan. Walau sama-sama dari PDIP menurut dia, sudah sewajarnya sikap kritis dan korektif dikedepankan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
