SOLOPOS.COM - Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Kota Solo Selvi Ananda memantau program KB di Klinik Aisyiah Medical Center, Kecamatan Jebres, Solo, Rabu (14/6/2023). (Solopos.com/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SOLO– Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Kota Solo Selvi Ananda melakukan monitoring program KB ke sejumlah klinik di Kota Solo, Rabu (14/6/2023).
Pantauan Solopos.com, Selvi memantau di Klinik Annisa Husada, Kecamatan Banjarsari dan Klinik Aisyiyah Medical Center, Kecamatan Jebres, Solo. Kunjungan lapangan ini dilakukan Selvi setelah sepekan lalu melakukan kunjungan di Korea Selatan (Korsel) menghadiri undangan KBRI Seoul.
Selvi berinteraksi dengan para perempuan yang antre layanan pemasangan alat kontrasepsi berupa Intrauterine device (IUD) dan implan.
Selvi menjelaskan perempuan yang merupakan kader Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) menyasar pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti pelayanan KB serentak.
“Semakin lama semakin meningkat pasangan usia subur yang sadar untuk KB. Semakin ke sini semakin baik. Harapannya menjadi keluarga yang sehat, sejahtera, dan ideal,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Solo, Purwanti, menjelaskan pemerintah menyasar 1 juta akseptor pada peringatan Hari keluarga nasional (Harganas) 2023.
“Kota Solo mendapatkan target 2.444 akseptor bulan ini dengan IUD, implan, suntik, metode operasi pria [MOP], metode operasi wanita [MOW], untuk mendukung 1 juta akseptor pada peringatan Harganas,” ujarnya.
Menurut dia, Pemkot Solo menjalin kerja sama dengan 44 fasyankes untuk memberikan layanan gratis. Ada sejumlah kelompok masyarakat yang masih membutuhkan pendekatan khusus untuk program KB.
“Masyarakat itu karakteristiknya macam-macam. Kelompok nyaman dengan kontrasepsi tradisional. Kelompok iti kami gerakkan ke sini untuk mendapatkan pelayanan,” papar dia.
Purwanti mengatakan Pemkot Solo menyasar 54 orang untuk dilayani MOW dan lima orang untuk MOP bulan ini. Warga mendapatkan kompensasi Rp500.000 untuk MOW dan Rp1 juta untuk MOP.