SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Solopos.com)--Puluhan aktivis Dewan Reformasi Rakyat Sragen (Derras) kembali meng-geruduk Gedung DPRD Sragen, Senin (12/12/2011), untuk menuntut kejelasan tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) kunjungan kerja (Kunker) Dewan. Kedatangan mereka tidak diterima Pimpinan Dewan (Pimwan) dengan alasan ada kegiatan reses.
Mereka sebelumnya mengirimkan surat kepada Pimwan untuk beraudiensi menanyakan tentang LPj Kunker DPRD ke sejumlah kabupaten/kota. Namun surat Derras itu dijawab Pimwan dengan surat resmi yang berisi Pimwan belum bisa menerima rombongan Derras karena ada agenda reses. Surat Pimwan itu juga ditembuskan ke Polres Sragen.
Alasan yang disampaikan Pimwan tentang kegiatan reses ditolak Derras. Akhirnya mereka pun tetap nekat meng-geruduk DPRD. Kedatangan mereka diterima Sekretaris DPRD Sragen, Is Susanto Hery, dengan beberapa staf Setwan. Sunarto, Koordinator Derras sempat berang dengan sikap DPRD yang dinilai menyepelekan Derras.
“Kami pengen mengetahui LPj Kunker seperti apa, karena ada indikasi anggota Dewan yang tidak mengikuti Kunker tapi tetap mengambil uang Kunker. Tapi Setwan tidak bisa memberi data dengan alasan data sudah diserahkan ke Inspektorat. Karena kesal, beberapa teman tadi sempat laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait dengan indikasi tersebut,” tegas Sunarto.
Wakil Ketua DPRD Sragen, Joko Saptono, membantah tudingan Derras tentang penolakan menerima kunjungan Derras. Joko juga membantah adanya indikasi dengkulan presensi dalam Kunker.
“Selama ini memang ada Kunker ke beberapa kabupaten/kota dari komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya. Setahu saya semua anggota Dewan yang bersangkutan hadir semua. Tidak ada dengkul mendengkul dalam presensi Kunker. Kami tidak berani karena berhubungan dengan uang rakyat. Bagi legislator yang tidak berangkat Kunker, uang kembali ke Bendahara Setwan dan pastinya ada izin dari pihak yang bersangkutan,” tegas Joko.
(trh)