Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Politisi dari Partai Golkar itu menganggap penting pembinaan terhadap guru besertifikat kompetensi itu. Kinerja guru bersertifikat kompetensi selama ini mendapat sorotan dari kalangan wakil rakyat lantaran banyak dikeluhkan kalangan orangtua siswa. Guru besertifikat kompetensi itu disinyalir kerap mangkir mengajar hanya untuk mengejar tercapainya target kredit poin melalui seminar, pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan lain-lain. “Keluhan itu muncul saat sejumlah anggota DPRD menggelar reses. Pembinaan itu penting dalam rangka mendisiplinkan para guru,” ujar Yoga.
Yoga menyadari Pemkab Klaten tidak mengalokasikan anggaran untuk pembinaan guru besertifikat kompetensi. Oleh sebab itu, pihaknya memaklumi jika biaya kegiatan itu berasal dari iuran para guru. “Iuran dari guru itu dibolehkan. Tetapi, dana itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak memberatkan guru,” papar Yoga.
Saat disinggung apakah pungutan senilai Rp100.000/orang itu wajar, Yoga belum bisa menjawab. “Saya belum mengetahui RAB (rancangan anggaran belanja-red) dari penggunaan dana Rp100.000/orang itu sehingga saya belum bisa menjawab itu sudah wajar atau tidak,” katanya.
Ditemui di kantornya, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pandanaran, Bambang Heru Nuryanto, mengatakan pihaknya hanya berwenang dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Sosialisasi PKG tersebut. Menurutnya, kebijakan untuk memungut biaya senilai Rp100.000/orang itu diputuskan Disdik Klaten. “Sebagai EO (event organizer-red), tugas kami hanya bersifat teknis seperti mengirimkan undangan, mengurusi konsumsi, menghubungi pembicara dan lain-lain,” terang Bambang.
Menurutnya, Pembinaan dan Sosialisasi PKG rencananya diselenggarakan pada Rabu kemarin. Akan tetapi, kegiatan itu diundur pada Selasa-Rabu (29-30/5/2012) mendatang. “Pada Rabu, Kepala Disdik tidak bisa datang sehingga pelaksanaannya harus diundur,” katanya.
