WONOGIRI – Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri melarang semua kepala sekolah SD dan SMP memungut iuran dari siswa. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60/2011 tentang Larangan Pungutan di SD dan SMP.

“Jangan sampai ada pungutan. Jadi, sementara ini sekolah dijalankan dengan BOS hingga ada peraturan baru sebagai dasar untuk memungut iuran dari wali murid,” kata Kepala Disdik Wonogiri, Suparno.

Ia mengakui jika BOS memang belum cukup untuk menunjang operasional sekolah, terutama sekolah yang memiliki program khusus yang operasionalnya ditunjang bantuan dari wali murid. “Tetapi mau bagaimana lagi, aturan itu harus ditaati. Soal iuran itu akan diatur dalam peraturan pemerintah khusus dan sebaiknya ditunggu saja terbitnya PP itu. Dalam kondisi ini, kreatifitas kepala sekolah sangat penting,” paparnya.

Ia menambahkan, jika larangan memungut biaya dari orang tua siswa itu mampu mempengaruhi kualitas pendidikan, maka ia meminta semua pihak untuk mau menerimanya. “Yang penting, tidak ada pelanggaran aturan dalam pelaksanaan pendidikan di Wonogiri,” imbuhnya.

Awalnya, Permendikbud Nomor 60/2011 tentang Larangan Pungutan di SD dan SMP membuat seluruh penyelenggara pendidikan pasrah. Bahkan, kepala sekolah dari Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI ) pun mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pihak sekolah memilih menyerahkan sepenuhnya kepada bupati.

Jika bupati mengijinkan sekolah menarik bantuan biaya operasional dari siswa, maka pihak sekolah akan melakukan hal itu. Jika tidak, maka sekolah juga tidak akan melakukan penarikan iuran. “Kami akan mengikuti peraturan itu. Kami kan hanya pelaksana, menteri mengeluarkan aturan itu tentu dengan sejumlah pertimbangan,” ungkap Kepala SMPN I RSBI Wonogiri, Kusman, beberapa waktu lalu.

JIBI/SOLOPOS/Ayu Abriyani KP

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif