SOLOPOS.COM - UNJUK RASA-Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak) menggelar unjuk rasa menuntut penegakan aturan larangan pungutan sekolah, Selasa (19/6/2012). (JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri)
UNJUK RASA-Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak) menggelar unjuk rasa menuntut penegakan aturan larangan pungutan sekolah, Selasa (19/6/2012). (JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri)
KLATEN-Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak) menggelar unjuk rasa menuntut penegakan aturan larangan pungutan sekolah, Selasa (19/6/2012).
Pantaun Solopos.com, warga berkumpul di Alun-alun Klaten sekitar pukul 08.30 WIB. Mereka lalu menggelar aksi turun ke jalan menuju depan Kantor DPRD Klaten dengan jalan kaki sambil membawa spanduk atau poster bertuliskan tuntutan yang mereka sampaikan.
Selama berada di jalan, mereka berorasi dan menyebarkan selebaran kepada warga sekitar dan pengguna jalan. Jalannya unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari polisi.
Koordinator Aksi, Yanti Susanti, dalam orasinya mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 60/2011 tentang Larangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Dua regulasi itu mengatur tentang larangan pungutan sekolah melalui beberapa kegiatan seperti menjual buku pelajaran, perlengkapan buku ajar, seragam sekolah, bimbingan belajar, dan lain-lain.
“Realisasinya, sampai saat ini hampir semua SD dan SMP di Klaten masih memungut biaya pendidikan kepada orangtua siswa,” ujar Yanti.
