SOLOPOS.COM - Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, berbincang dengan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Dandim 0735/Solo Letkol Inf Devy Setyono, dan Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak seusai Temu Pemangku Kepentingan dalam Festival Toleransi Komunitas Gusdurian, di Joglo Loji Gandrung, Solo, Kamis (30/9/2021). (Solopos/Mariyana Ricky P.D.)
Solopos.com, SOLO — Selama satu dekade terakhir, publik mencatat sejumlah peristiwa terorisme, ekstremisme dan intoleransi terjadi di Kota Solo. Di antaranya, bom bunuh diri di Gereja Kepunton pada 2011, bom bunuh diri di Mapolresta Solo pada 2016.
Lalu yang terbaru adalah perusakan makam di wilayah Pasar Kliwon yang terjadi belum lama ini. Peristiwa kekerasan tersebut dilatarbelakangi perbedaan paham aliran.
Padahal selama ini, Solo dikenal sebagai pusat budaya, kota pelajar, dan tujuan perantauan warga dari beragam latar belakang. Hal itu lah yang membuat Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menyebut fenomena itu sebagai api dalam sekam.
Di Solo muncul kelompok berideologi Islam yang berkembang menjadi hardliner. Mereka yang semula hanya kelompok eksklusif di Solo lantas berubah menjadi gerakan menggunakan kekerasan dan intoleransi mengusung ideologi jihadis.
Di Solo muncul kelompok berideologi Islam yang berkembang menjadi hardliner. Mereka yang semula hanya kelompok eksklusif di Solo lantas berubah menjadi gerakan menggunakan kekerasan dan intoleransi mengusung ideologi jihadis.
Baca Juga: Besok Dibuka, Belasan Ribu Tenant Siap Ramaikan Solo Great Sale 2021
Alissa mengakui jumlah kelompok intoleran itu tidak banyak. Mereka kecil tapi aksinya mengalahkan suara dari kelompok moderat yang kurang nyaring terdengar di publik.
Putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wajid (Gus Dur) itu menyebut pemerintah pusat telah membuat kebijakan tentang moderasi beragama yang berisi penguatan konstitusi sebagai landasan etika sosial-politik.
Selain itu juga penguatan pandangan agama yang moderat, antikekerasan dalam penyelesaian masalah, dan menghargai perbedaan, serta penghargaan terhadap tradisi lokal.
Baca Juga: Gibran Wali Kota Solo Komitmen Besarkan dan Lindungi UMKM Lokal
Kebijakan ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024, namun rencana baik ini juga dinilai penting terakselerasi di daerah.
“Ini adalah pertemuan pertama kami sehingga kami berharap akan ada pertemuan lanjutan tapi enggak sekadar mengobrol. Kami bisa langsung beraksi menciptakan gerakan untuk menekan problem intoleransi dan ekstremisme,” jelasnya.
Ia lantas menyebut tingkat toleransi secara umum di Indonesia terus menurun. Sikap satu kelompok terhadap kelompok yang berbeda itu penuh prasangka, penuh ketakutan. Fakta itu didapat dari survei oleh beberapa lembaga.
Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Solo, Hidayat Masykur, pada kesempatan yang sama mengatakan secara keseluruhan intoleransi di Solo tak hanya menyasar kelompok tertentu namun sudah sampai ke berbagai lini.
Baca Juga: Gelar Aksi, Mahasiswa UNS Solo Ungkit Sederet Tragedi September Hitam
“Paham intoleran ini sudah menyebar ke mana-mana. Kami akan membendung dengan moderasi beragama. Orang yang beragama ini perlu dimoderasi, bukan agamanya,” tuturnya.
Hidayat mengatakan akan memulai moderasi itu dari lingkungan Kemenag, terutama sekolah yang berada dalam binaan Kemenag. “Kami akan cek cara pandang, sikap, bagaimana terhadap kelompok lain yang berbeda,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, memastikan aparat negara hadir untuk memastikan kerukunan antarumat beragama berjalan lancar, baik, aman, nyaman, dan setara untuk semua kelompok agama dan kepercayaan di Solo.
“Kami hadir untuk memastikan keamanan dan kerukunan umat beragama ini bisa berjalan dengan baik,” katanya didampingi Dandim 0735/Solo, Letkol Inf Devy Setyono.