PUTUS SEKOLAH : Kader Kurang Aktif, PKK Kesulitan Mendata Anak Putus Sekolah

Putus sekolah menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian PKK di Solo.

Solopos.com, SOLO — Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kecamatan di Kota Solo mengaku kesulitan mendata anak putus sekolah. Selama ini pendataan dipasrahkan sepenuhnya kepada kader PKK di tingkat RT.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Ketua Pokja II PKK Jebres, Iwuk Harnanti Rinawati, mengatakan selama ini pendataan anak putus sekolah memang dilakukan kader PKK. Pada tahun 2015 seluruh kelurahan belum menyerahkan data anak putus sekolah ke Pokja II kecamatan. Padahal, data tersebut segera dikirimkan ke Pemkot sebagai dasar kegiatan.

Iwuk mengatakan hingga kini baru ada lima kelurahan dari 11 kelurahan di Jebres yang menyerahkan data angka putus sekolah. Sejumlah kelurahan mengaku kesulitan untuk melakukan pendataan karena terkait keaktifan kader.

“Ini sifatnya kan kerja sosial sebagai sukarelawan, kami juga tidak bisa memaksa-maksa untuk melakukan pendataan secara cepat. Untuk itu, biasanya yang kami setor ya yang sudah ada,” ujar dia saat ditemui  di rumahnya di RT 001/RW 007, Sewu, Selasa (5/1/2016).

Menurut Iwuk, saat ini masih ada sejumlah anak yang putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Alasan yang disampaikan pun beragam. Mulai dari masalah ekonomi hingga kemauan anak untuk melanjutkan pendidikan.

Namun, kata dia, saat ini paling banyak anak putus sekolah bukan karena faktor ekonomi melainkan faktor keinginan anak yang sudah enggan untuk sekolah.

“Itu pun banyak alasannya, salah satunya anak sudah mulai bekerja dan mencari uang. Biasanya anak yang sudah bisa bekerja enggan untuk melanjutkan untuk sekolah,” terang dia.

Dia menuturkan anak putus sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan untuk melanjutkan kejar paket A, B, atau C. Tetapi, biasanya hanya ada beberapa anak saja yang mau mengikuti kejar paket itu.

Ketua PKK RW 005 Jagalan, Hapsari, mengatakan di wilayahnya paling banyak anak putus sekolah yakni di jenjang SMP. Pendataan tersebut selama ini mengandalkan keaktifan kader.

“Biasanya kami melakukan pendataan saat ada kegiatan bersama masyarakat. Tetapi, semua itu juga tergantung dengan keaktifan dan kerajinan kader dalam mendata di lapangan,” ujar dia.