SOLOPOS.COM - Railbus Batara Kresna (JIBI/Solopos/Burhan A)

Railbus Batara Kresna

Railbus Batara Kresna

Solopos.com, SOLO — Kalangan DPRD Solo meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) turun tangan agar Railbus Batara Kresna segera dioperasionalkan.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Anggota Komisi IV, Umar Hasyim, menyayangkan hingga kini belum ada kejelasan ihwal pengoperasian railbus lantaran tak dibarengi dengan persiapan yang jelas.

“Perlu ada kejelasan kalau sekarang railbus hanya dibiarkan mangkrak. Ini proyek besar dan mahal. Jangan seolah-olah proyek main-main,” ungkapnya saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Selasa (1/10/2013).

Umar menuturkan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi railbus saat ini berada di pemerintah pusat. Meki demikian, pihaknya meminta pemkot tak angkat tangan terkait kondisi itu.

“Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab kenapa proyek itu dulu disetujui,” urai dia.

Disinggung soal subsidi yang menjadi penghambat operasional railbus, Umar menilai hal itu tak bisa jika hanya diselesaikan oleh Pemkot Solo. Pasalnya, railbus juga beroperasi melintasi sejumlah wilayah lain seperti Wonogiri dan Sukoharjo.

“Semua daerah yang dilintasi railbus semestinya bisa proaktif. Pemprov selaku penanggung jawab dari daerah-daerah yang dilintasi railbus ini juga perlu turun tangan,” kata Umar.

Hanya, pihaknya tak mengetahui secara persis selama ini pemprov sudah melakukan pembicaraan ihwal subsidi terhadap operasional railbus.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Abdullah AA, menyampaikan perencanaan railbus prematur.

“Ide railbus itu disampaikan Wali Kota Solo saat itu Jokowi [Joko Widodo] bersama PT KAI kami anggap prematur. Karena gagasan tersebut tidak didukung dengan kemampuan menyiapkan jalur serta tidak melihat kemampuan dalam menggunakan railbus, tahu-tahu langsung dioperasikan. Kasihan Pak Rudy [Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo] yang ditinggali pekerjaan-pekerjaan dengan perencanaan prematur,” papar dia.

Abdullah mengakui persoalan subsidi semestinya menjadi kewenangan pemprov lantaran menyangkut pembicaraan antardaerah bahkan antarprovinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya