Soloraya
Sabtu, 5 Mei 2012 - 17:42 WIB

RAILBUS: Pemkot Siap Ajukan Permohonan Subsidi ke Pemerintah Pusat

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)

SOLO – Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) siap jika harus mengajukan permohonan subsidi untuk mendukung operasional Railbus Batara Kresna. Menurut Jokowi, permohonan itu bisa diajukan kepada pemerintah pusat agar ada pengucuran dari APBN, ataupun melalui APBD kota.
Advertisement

“Tapi untuk subsidi dari APBD kota *kan *kita harus minta persetujuan dulu dari DPRD. Sementara kalau pengajuan subsidi ke pemerintah pusat, ya kita siap,” tegas Jokowi, Sabtu (5/5/2012). Jokowi mengaku pemberian subsidi tidak masalah karena itu demi kepentingan masyarakat juga. Apalagi pihaknya meyakini, pengoperasian railbus nantinya dapat memberikanefek berganda kepada Kota Solo dan sekitarnya.

“Ya kan itu untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi menurut saya tidak masalah kalau harus ada subsidi untuk masyarakat kan? Kalau bagi saya, yang penting *railbus *bisa jalan. Dan segera,” imbuh dia.

Terpisah, menurut Ketua Fraksi Nurani Indonesia Raya (NIR) DPRD Kota Solo, Abdullah AA, permohonan subsidi seharusnya diajukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada pemerintah pusat karena perusahaan itu selaku yang mengoperasikan railbus. “Kalau PT KAI beralasan akan merugi, kemudian mengusulkan agar ada subsidi bagi penumpang railbus, ya semestinya PT KAI yang mengajukan ke pusat soal itu,” kata Abdullah.

Advertisement

Diakui Abdullah, terkait penetapan besaran tarif railbus menjadi kewenangan PT KAI. Namun menurutnya, Pemkot/Pemkablah yang lebih paham mengenai kondisi masyarakat di masing-masing daerah yang bakal dilalui railbus tersebut. Sehingga PT KAI seharusnya juga mempertimbangkan usulan dari Pemkot/Pemkab tersebut tentang tarif railbus yang diharapkan tidak lebih dari Rp15.000/orang.

“Yang pasti pemerintah daerah kan lebih tahu tentang karakteristik masyarakat di daerahnya masing-masing seperti apa. Maka kalau Pemkot atau pemerintah kabupaten (pemkab) mengusulkan tarifnya agar jangan lebih dari Rp15.000 ya PT KAI sebaiknya mempertimbangkan usulan itu,” katanya lagi.

Abdullah menambahkan PT KAI juga perlu mempertimbangkan berapa banyak penumpang yang akan naik railbus jika tarifnya sesuai usulan perusahaan tersebut. ”Coba saja diperhitungkan, kalau tarifnya Rp30.000 tapi penumpang yang naik minim, dibandingkan dengan tarif Rp15.000 tapi penumpangnya penuh. Saya yakin kok lebih untung kalau Rp15.000 tapi bisa full setiap hari,” katanya. *Septhia Ryanthie*

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif