SOLOPOS.COM - Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 yang bertempat di Graha Paripurna Kabupaten Wonogiri, Jumat (3/6/2022).
Solopos.com, WONOGIRI — Fraksi Partai Golkar Wonogiri menyoroti nasib hibah Museum Karst Indonesia (MKI) saat pandangan umum fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 di Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Jumat (3/6/2022). Hingga kini, hibah MKI dari pusat ke Pemkab Wonogiri dinilai belum jelas.
“Museum Karst merupakan aset Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemkab Wonogiri. Bagaimanakah perkembangan penyerahan aset tersebut sampai saat ini? Termasuk bagaimana status pegawai museum karst dalam penyerahan aset tersebut. Mohon dijelaskan,” ucap Sekretaris Fraksi Golkar, Hamid Kurniawan, di hadapan peserta rapat paripurna, Jumat (3/6/2022).
Pertanyaan itu bakal dijawab Pemkab Wonogiri, saat pelaksanaan rapat paripurna lanjutan, Selasa (7/6/2022). Selain pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, empat fraksi lain juga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pertanggungjawaban APBD. Masing-masing, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Amanat Kebangkitan Bangsa.
Sebagaimana diberitakan Solopos.com sebelumnya Pemkab Wonogiri mengklaim telah selesai mengecek aset MKI yang nilainya di bawah Rp100 juta, akhir April lalu. Pengecekan digunakan sebagai sarana verifikasi sekaligus mengetahui kondisi aset yang akan diterima Pemkab.
“Selain itu ternyata aset di sana [MKI] terbagi menjadi tiga golongan atau kategori. Pengadaan aset di bawah Rp100 juta, nilainya Rp4 miliar. Kemudian pengadaan aset di atas Rp100 juta hingga Rp10 miliar total, nilainya juga sekitar Rp4 miliar. Terakhir aset yang nilainya di atas Rp10 miliar, yaitu gedung MKI-nya yang senilai Rp20 miliar,” kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri, Haryanto, saat ditemui Solopos.com di Wonogiri, Selasa (3/5/2022).
Baca Juga: Ini Penampakan Museum Karst Indonesia Wonogiri saat Dibuka untuk Umum
Pemkab Wonogiri wajib menganggarkan biaya pengelolaan aset tiap tahunnya saat sudah resmi dihibahkan. Anggaran itu ditaksir senilai Rp1,7 miliar, meliputi perawatan museum dan penggajian pekerja kontrak yang kini jumlahnya 18 orang. Pemkab Wonogiri diketahui belum menyiapkan anggaran tersebut.