RAPBD 2010 diupayakan harus surplus

Boyolali (Espos)–Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali menyatakan pada tahun 2010 dipastikan tidak akan terjadi defisit Rp 52 miliar karena sudah bisa tertutup dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Meski demikian, Dewan meminta agar tidak hanya menjadi nol dan diupayakan bisa surplus. Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Boyolali, Eka Wardaya saat ditemui wartawan di gedung setempat, Kamis (3/12).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Kami berharap tidak hanya jadi nol dengan defisit yang bisa tertutup tapi bagaimana agar bisa surplus. Dari segi pendapatan supaya digenjot, yang jelas dari PAD agar bisa ditingkatkan,” kata Eka.

Menurut Eka, dimungkinkan ada beberapa anggaran yang bisa diriilkan. Dia mencontohkan untuk Tunjangan Kependidikan/TPP guru dari pemerintah pusat yang dipasang Rp 29 miliar diperkirakan bisa dipasang Rp 20 miliar.

Pos anggaran lain yang dapat diriilkan, tambah Eka yaitu untuk gaji pegawai sebesar Rp 577 miliar yang memiliki potensi untuk dikurangi. Selain itu, efisiensi juga bisa diperoleh dari belanja tidak langsung non pegawai sebesar Rp 3 miliar yang dapat dimasukkan menjadi SILPA.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Thontowi Jauhari menyatakan, untuk pelaksanaan Pilkada, KPU agar melakukan efisiensi dan menggunakan standar harga daerah. Thontowi melihat anggaran Pilkada Rp 20 miliar bisa dipangkas sekitar Rp 4 miliar.

“Mengacu kepada pelaksanaan Pilkada Gubernur tahun 2008 lalu, unit cost pelaksanaan Pilkada Gubernur sekitar Rp 19.000 per pemilih. Oleh karena itu, dengan asumsi optimal pemilih Pilkada Bupati terdapat kurang lebih 800.000 pemilih dengan unit cost per pemilihnya Rp 20.000 maka biaya Pilkada Boyolali membutuhkan anggaran sekitar Rp 16 miliar bukan Rp 20 miliar,” terang Thontowi.

Thontowi meminta agar dalam penyusunan anggaran untuk mengabaikan egoisme sektoral. Sebab, kata dia, biasanya ada egoisme sektoral dalam proses penyusunan anggaran. Padahal, imbuhnya, hal itu akan menyebabkan aspek layanan masyarakat diabaikan.

nad