SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Solopos.com)–Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pajak oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Klaten menuai protes dari kalangan pengusaha penangkaran sarang burung walet.
David Brilianto, salah seorang pengusaha penangkaran sarang burung walet kepada Espos, Senin (11/7/2011) mengaku tidak keberatan jika Pemkab Klaten membenani pajak atas usaha yang digelutinya. Namun, dia menyayangkan belum adanya sosialisasi dari Pansus DPRD Klaten yang membahas Raperda pajak.
“Sejauh ini belum ada koordinasi dari Pansus DPRD Klaten. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi kami. Kami tidak ingin setelah Perda itu disahkan justru menimbulkan polemik,” tutur warga Gombang, Trucuk ini.
Lantaran tidak ada sosialisasi, kata David, hingga kini dirinya belum mengetahui kompensasi apa yang harus diterima sebagai wajib pajak. Selama menggeluti usahanya, David mengaku tidak ada campur tangan dari Pemkab Klaten. Oleh sebab itu, dia meminta tolok ukur yang jelas dalam penarikan pajak usaha sarang burung walet itu.
“Mestinya pajak itu dihitung dengan mempertimbangkan harga pasaran dan kualitas barang. Harga sarang burung walet itu fluktuatif. Kualitasnya pun berbeda-beda. Jangan sampai beban pajak itu dipukul rata kepada semua pengusaha,” ungkap dia.
Hal senada juga disampaikan pengusaha lain, Abriyanto Tri Nugroho. Dia berharap Pansus DPRD Klaten bisa melibatkan kalangan pengusaha dalam pembahasan Raperda pajak selanjutnya. Pansus DPRD, menurutnya, bisa menampung aspirasi dari para pengusaha sebagai bahan pembahasan Raperda pajak.
“Secara teknis yang lebih mengetahui bagaimana operasional penangkaran sarang burung walet adalah pengusaha sendiri. Kalau mereka tidak dilibatkan, kami khawatir Perda itu menimbulkan polemik di kemudian hari,” tukas dia.
(mkd)