Solopos.com, SOLO–Ratusan driver ojek online yang menamakan diri Gabungan Aksi Roda Dua (Garda Soloraya) berunjuk rasa di Kantor DPRD Solo, Senin (11/9/2023).
Mereka menuntut penegakan peraturan KP 667 Tahun 2022 dan KP 1001 Tahun 2022 yang dinilai belum sesuai harapan. Apalagi tidak ada pengawasan dari regulator atau pemerintah selaku pembuat peraturan tersebut. Para driver ojek online mengibaratkan seperti seekor bebek yang dilepaskan begitu saja.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Driver ojek online juga menuntut revisi diktum ke empat KP 667 mengenai kata “penumpang” diganti dengan kata “pengguna”.
Ke depan mereka juga menuntut adanya tim pengawas pelaksanaan dan sanksi terhadap aplikator yang melanggar peraturan. Seperti disampaikan Josafat Satrijawibawa, Koordinator Utama Presidium Garda, saat diwawancara.
“Yang pasti sesuai KP 667 itu maksimal biaya aplikasi 15%. Tapi di lapangan 20% lebih pemotongannya sehingga sangat merugikan. Ada juga biaya tambahan lain seperti biaya bungkus yang tidak masuk ke resto atau mitra. Tapi enggak tahu masuk ke mana. Ada lagi biaya go green, biaya aplikasi, biaya pemesanan,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (11/9/2023).
Pantauan Solopos.com massa driver ojek online mulai berdatangan di Kantor DPRD Solo kira-kira pukul 09.30 WIB. Mereka datang secara bergelombang dan memadati area depan Gedung DPRD Solo.
Sejumlah driver ojek online membentangkan spanduk dan poster berisi pernyataan sikap dan tuntutan mereka ke pemerintah.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan sejumlah aparat kepolisian. Sejumlah anggota DPRD Solo terlihat mendekati kerumunan pengunjuk rasa, seperti Ketua Komisi III DPRD Solo, YF Sukasno. Kepada politikus PDIP itu juga perwakilan driver ojek online menyerahkan pernyataan sikap dan aspirasi mereka.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
