Ratusan kader & pengurus PAC PDIP Sragen geruduk DPD

Semarang (Espos)–Ratusan kader dan sejumlah pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kabuten Sragen menggeruduk kantor DPD PDIP I Jateng di Jl Brigjen Soediarto, Kota Semarang, Jumat (8/10).

Mereka datang dengan menggunakan dua bus besar dan beberapa mobil. Setibanya di kantor DPD I PDIP Jateng Panti Marhaen pengunjuk rasa menggelar orasi dan membentangkan beberapa spanduk.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Tulisan spanduk itu antara lain, ‘Stop Arogansi DPC’, ‘Petisi 900 Ranting dan PAC dengan tuntutan Cabut SK DPC Sragen, Pelaksana harian DPC Sragen, dan tunda Pembentukan Anak Ranting dan PAC Sragen Setelah Pilkada 2011’.

Dalam orasinya para pengunjuk rasa mengecam kebijakan Ketua DPC PDIP Sragen Bambang Samekto yang secara sewenang-wenang membentuk kepengurusan anak ranting PDIP tanpa melalui rapat ranting dan PAC.

“Pembentukan pengurus anak ranting asal comot dan tunjuk nama, tanpa melalui rapat partai,” kata koordinator aksi Budi Prasetya.

Bendahara PAC Sambirejo, Rangga Hartono menambahkan  susunan kepengurusan anak ranting yang dibentuk Bambang Samekto hanya sekedar nama di atas kertas.
“Orang-orangnya tak ada, jadi hanya sekadar tulisan nama-nama pengurus anak ranting saja. Saat pelantikan tak ada orangnya,” tandas dia.

Menurut Budi, tindakan Ketua DPC tersebut merupakan bentuk pelanggaran AD/ART serta SK 002.A/Tap/DPP/VI/2010 tentang Pelaksanaan Musyawarag Pembentukan Anak Ranting, Ranting, dan PAC PDIP.

Bila kondisi ini dibiarkan, lanjut Ketua PAC Gondang ini dikhawatirkan bisa menimbulkan perpecahan di kalangan kader PDIP di Sragen. “Untuk itu kami meminta agar Ketua DPC dinonaktifkan dan ditunjuk pelaksana harian (Plh) Ketua DPC Sragen,” tandasnya.

Sebagai bentuk protes kebijakan Ketua DPC Sragen itu, sebanyak 13 pengurus PAC, antara lain Gondang, Tangen, Ngrampil, Sambirejo, Karangamalang, Sidoharjo, Masaran, Gemolong, Sumber Lawang, Gesi, Jenar, dan Sragen Kota membuat Petisi 900.

“Petisi ini sudah kami sampaikan kepada DPP PDIP, tapi belum ada tanggapan,” ujar Budi.

oto