SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)–Aktivis Forum Peduli Warga Gondang (FPWG) yang juga aktivis Forum Masyarakat (Formas) Sragen, Sumardi mengatakan di lapangan banyak warga yang mengaku menjadi korban calo rekruitmen CPNS yang melibatkan oknum pegawai negeri sipil (PNS).
Kasus yang menimpa warga Desa Karanganyar, Sambungmacam, DWN, 23, dan melibatkan oknum pemerintah desa (Pemdes) Desa Toyogo, Kecamatan Sambungmacan (Bukan Kecamatan Gondang seperti SOLOPOS, 7/10-red), Hartoyo serta warga desa setempat, Suparmin, hanyalah satu dari ratusan kasus yang terjadi.
“Saya menduga ada ratusan kasus seperti ini. Hanya saja, memang sedikit yang mau atau berani melapor. Apalagi yang sampai ke polisi, itu hanya sedikit dari kasus yang sebenarnya terjadi,” ungkap Sumardi, kepada Espos, Kamis (7/10).
Terkait hal tersebut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan yang memanfaatkan momentum rekruitmen CPNS untuk meraup keuntungan pribadi. Disamping itu, pihaknya juga berharap kalangan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sragen serius menindak oknum PNS yang melakukan praktik penipuan semacam itu.
Desakan agar kalangan eksekutif tegas menyikapi calo CPNS, juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sragen, Giyanto. Dia menegaskan sepanjang tidak ada tindakan tegas dari Bupati Sragen, praktik tersebut akan terus berjalan. Lebih jauh, Giyanto memastikan kalangan DPRD akan mengawasi setiap tahapan rekuritmen CPNS di Bumi Sukowati. Apalagi, dia menambahkan, pihaknya pernah menerima laporan aksi calo dalam rekruitmen CPNS 2009. “Yang jelas kami akan terus melakukan pengawasan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Wahyu Widyat menegaskan dalam rekruitmen CPNS tidak ada mekanisme yang memungkinkan orang lain mengisi kekosongan posisi CPNS setelah yang bersangkutan mengundurkan diri. Penerimaan CPNS, jelasnya, hanya bisa dilakukan melalui mekanisme biasa yang selalu digelar setiap tahun.
Terkait kejadian yang menimpa DWN, Wahyu mendukung langkah korban penipuan melapor ke polisi. Dia juga mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas laporan tersebut agar rekruitmen CPNS di Bumi Sukowati tidak diwarnai praktik kecurangan maupun penipuan.
Ditanya mengenai keterlibatan PNS, Wahyu menegaskan sepanjang berkaitan dengan persoalan hukum, PNS juga harus diusut sesuai prosedur berlaku. “Silakan dilaporkan dan diusut tuntas. Kami tidak ingin ada dan memang tidak ada praktik seperti itu dalam rekruitmen CPNS,” ujar dia.
tsa