SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Solopos)
Solopos.com, WONOGIRI — Ratusan pemudik dan perantau asal Wonogiri yang tercatat mendapatkan bantuan sosial atau bansos batal menerima bantuan tersebut.
Pasalnya, sebagian pemudik yang tercatat menerima bantuan sudah balik ke perantauan. Selain itu, sebagian perantau yang didata mendapatkan bantuan sosial tidak pulang kampung untuk mengambil jatah bantuan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Kurnia Listiyarini, saat dihubungi Solopos.com, Selasa (30/6/2020). Ia mengatakan, pada penyaluran Bantuan Soisal Tunai (BST) tahap pertama ada 391 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kalangan perantau dan pemudik yang tidak mengambil bantuan. Dana bantuan yang tidak tersalurkan tersebut dikembalikan ke kas negara.
Sesuai regulasi penyaluran BST, jika KPM tidak bisa mengambil bantuan pada hari penyaluran yang ditentukan, mereka diberi kesempatan mengambil di Kantor Pos setempat hingga 21 hari setelah bantuan disalurkan. Jika tidak diambil maka Kementerian Sosial akan menghapus atau tutup data.
Sesuai regulasi penyaluran BST, jika KPM tidak bisa mengambil bantuan pada hari penyaluran yang ditentukan, mereka diberi kesempatan mengambil di Kantor Pos setempat hingga 21 hari setelah bantuan disalurkan. Jika tidak diambil maka Kementerian Sosial akan menghapus atau tutup data.
Takut Corona, Kunjungan Peserta BPJS ke RS di Solo Turun 40 Persen
Berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), jika KPM tidak mengambil pada saat waktu yang ditentukan, maka penerima sudah tidak diberi kesempatan lagi.
Pada penyaluran BST tahap kedua, pada 15-18 Juni 2020, ada beberapa KPM yang belum mengambil bantuan. Di dalamnya juga terdapat pemudik yang sudah balik ke perantauan dan perantau yang belum pulang kampung.
Hingga saat ini KPM yang belum mengambil masih diberi kesempatan datang ke Kantor Pos setempat. Karena belum melebihi waktu 21 hari setelah penyaluran.
Pada penyaluran tahap pertama bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 4.450 KPM bisa terealisasi semua. Padahal di Wonogiri, sebagian besar bansos dari pemprov dialoksikan untuk para pemudik.
“Saat itu pemudik masih belum balik ke perantauan. Dimungkinkan pada penyaluran tahap kedua terjadi kasus yang sama seperti BST, sebagian penerima sudah balik ke perantauan,” ujar dia.
Terduga Pembakar Mobil Via Vallen Sudah Ditangkap Polisi
Ia mengatakan, perantau bisa didata dengan kualifikasi dirinya menjadi tulang punggung keluarga. “Yang merantau anaknya, bapak dan ibunya di rumah. Tetapi yang menjadi sumber penghasilan keluarga adalah anak tersebut. Karena pandemi, pekerjaan anak tersebut terdampak. Kasus seperti itu, keluarga bisa dimasukkan ke dalam KPM,” kata Kurnia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat, Antonius Purnomo Adi, saat dihubungi Espos beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pada penyaluran BLT DD tahap kedua di Wonogiri, ada 297 KPM yang batal menerima bantuan.
“Selain invalid data, KPM yang batal menerima bantuan juga merupakan pemudik yang sudah balik ke perantauan,” kata Anton.