SOLOPOS.COM - Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Soloraya tengah berdiskusi di aula BPP Nguter, Sukoharjo, Selasa (15/2/2022). (Solopos-R Bony Eko Wicaksono)
Solopos.com, SUKOHARJO — Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun pengurus gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai acuan penyaluran pupuk bersubsidi berpotensi berubah akibat penerapan konsep indeks pertanaman (IP) 400. RDKK masing-masing gapoktan disusun untuk tiga kali masa tanam (MT) sedangkan konsep IP 400 diterapkan untuk empat kali masa tanam dalam setahun.
Hal ini diungkapkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sukoharjo, Sukirno, di sela-sela acara silaturahmi pengurus KTNA se-Soloraya di aula Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Nguter, Selasa (15/2/2022). Dalam pertemuan itu dibahas beberapa isu yang dihadapi petani di wilayah Soloraya.
Menurut Sukirno, setiap pengurus gapoktan wajib menyusun rencana RDKK yang berisi kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK juga berisi identitas diri petani dan luas lahan pertanian. RDKK itu ditetapkan oleh para pengurus gapoktan pada Oktober 2021.
Baca juga: Pemkab Sukoharjo Jamin Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Lahan IP 400
Baca juga: Pemkab Sukoharjo Jamin Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Lahan IP 400
“Ada kemungkinan RDKK berubah. RDKK yang disusun pengurus gapoktan untuk penyaluran pupuk bersubsi tiga masa tanam. Nah, sekarang sebagian besar lahan pertanian di Sukoharjo menerapkan konsep IP400 yakni empat kali masa tanam,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa.
Selain pasokan air, penyaluran pupuk bersubsidi menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan konsep IP 400 di lahan pertanian. Kebutuhan pupuk bersubsidi dipastikan lantaran dipengaruhi empat kali masa tanam dalam setahun. Karena itu, ketersediaan pupuk bersubsidi harus dijamin pemerintah selama 2022.
Baca juga: 10.000 Hektare Lahan di Klaten Disiapkan untuk Program IP 400
Sukirno juga menyampaikan ihwal pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di kios pupuk lengkap (KPL) kepada anggota kelompok tani. Pengelola KPL diminta untuk memasang spanduk MMT berisi alokasi pupuk bersubsidi masing-masing petani dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
“Ini upaya agar tak terjadi gejolak terkait penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan. Di Tawangsari, kebijakan ini sudah disepakati para pengelola KPL yang tersebar di setiap desa,” tutur Sukirno.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menyatakan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi guna menyokong penerapan konsep IP 400 di lahan pertanian. Konsep IP 400 mulai diterapkan di lahan pertanian mulai awal 2022. Para petani bisa empat kali panen dalam setahun. Selain pupuk bersubsidi, pemerintah bakal menyalurkan bantuan benih padi di lahan pertanian yang menerapkan konsep IP 400.
Baca juga: Bisa Panen Padi 4 Kali Setahun, Ini Serba-Serbi Pertanian IP 400
Pemerintah bakal mengintensifkan koordinasi dengan organisasi yang bergerak di sektor pertanian seperti KTNA. Tak hanya itu, pengurus gapoktan selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan program IP 400.
“Konsep IP 400 di Sukoharjo tak lagi program prioritas melainkan super prioritas. Pemerintah bakal bersinergi dengan para stakeholder sektor pertanian untuk menggarap program IP 400 sepanjang tahun ini,” kata dia.