PILKADA KLATEN 2015 : Warga Difabel Desak Implementasi Perda tentang Kesejahteraan Difabel

Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja - Istimewa)
10 November 2015 09:30 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Pilkada Klaten 2015 telah melaksanakan debat pasangan calon putaran kedua.

Solopos.com, KLATEN – Kalangan penyandang disabilitas di Klaten meminta bupati dan wakil bupati (wabup) periode mendatang memberikan perhatian lebih kepada para mereka. Perhatian itu salah satunya tak ada lagi diskriminasi kepada difabel.

“Saya sangat berharap pemimpin ke depan mengerti posisi kami dan paling tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di kami,” kata Sekretaris Persatuan Penyandang Cacat Klaten (PPCK), Suhardi Wiyanto, seusai debat pasangan cabup dan cawabup di Gedung Sunan Pandanaran, Senin (9/11/2015).

Disinggung debat putaran kedua, Suhardi menilai lebih baik ketimbang debat putaran pertama pada 9 Oktober lalu. Hanya, ia mengatakan jawaban yang disampaikan salah satu pasangan cabup dan cawabup menanggapi pertanyaan dari perwakilan difabel dinilai masih setengah hati.

Dalam debat itu, masing-masing pasangan mendapat pertanyaan dari kelompok masyarakat salah satunya penyandang disabilitas. Pertanyaan disampaikan melalui rekaman video yang diputar saat debat digelar.

Difabel menanyakan inplementasi Perda No. 2/2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel. Sebab selama empat tahun ini perda belum diimplementasikan secara maksimal.

Perwakilan difabel mencontohkan di bidang pendidikan, calon siswa dari penyandang difabel masih banyak yang ditolak ketika mendaftar ke sekolah reguler. Selain itu, jaminan kesehatan belum berpihak ke difabel.

Lantaran hal itu, penyandang difabel mempertanyakan komitmen dari pasangan cabup dan cawabup untuk mengimplementasikan perda secara penuh serta langkah nyata dari perda itu.

Pasangan cabup dan cawabup, One Krisnata-Sunarto, yang mendapat pertanyaan itu menyatakan difabel menjadi perhatian utama jika pasangan tersebut terpilih pada pilkada mendatang.

“Permintaan mereka sebenarnya tidak ingin diistimewakan, hanya ingin dianggap setara. Kalau itu difabel fisik, mereka meminta dibantu sarana dan prasarana. Karena memang sarana dan prasarana kita belum mendukung,” kata One.

Terkait jawaban yang disampaikan salah satu pasangan atas pertanyaan difabel, Suhardi menilai jawaban masih setengah hati.

“Pertanyaannya kan berapa lama mengimplementasikan perda. Tetapi, belum terjawab secara tegas. Sebenarnya ada arah ke sana [pemihakan difabel], pasangan calon sudah paham terhadap masalah kami. Hanya, memang penyelesaiannya perlu dipertegas,” kata Suhardi.

Sementara itu, salah satu pelajar yang mengikuti debat tersebut, Navisa, mengungkapkan debat pasangan putaran kedua berjalan imbang. Ia menilai jawaban yang disampaikan masing-masing pasangan berbobot. “Soal pilihan, itu rahasia,” kata pelajar SMK tersebut.

Pada bagian lain, salah satu pemilik warung makan yang berjualan di sekitar kawasan Alun-Alun Klaten, Suratmi, mengaku tak tertarik mengikuti debat secara langsung. Ia memilih bekerja ketimbang harus meluangkan waktu untuk mendengarkan debat pada Senin pagi. (Taufiq Sidik Prakoso)