Desak Jadi PNS, 245 Honorer K2 Minta Pendampingan DPRD Karanganyar

09 Maret 2018 00:00 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

245 Honorer K2 minta pendampingan DPRD Karanganyar.

Solopos.com, KARANGANYAR—Sebanyak 245 honorer kategori 2 (K2) di Karanganyar mendesak pemerintah memprioritaskan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Guna memperjuangkan cita-cita tersebut, perwakilan honorer K2 meminta pendampingan ke Komisi A DPRD Karanganyar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, perwakilan honorer K2 di Karanganyar mendatangi Komisi A, Selasa (6/3/2018). Perwakilan honorer K2 yang dikoordinatori Dyan Candrasari itu ditemui langsung Ketua Komisi A DPRD Karanganyar, Bagus Selo.

“Benar, kemarin [Selasa] kami datang ke komisi A DPRD Karanganyar. Kami ingin memperoleh pendampingan dari DPRD Karanganyar. Sewaktu ada lowongan atau pengisian PNS ke depan, kami berharap ke pemerintah [pusat] memprioritaskan kami juga. Ini bagian dari perjuangan kami yang sudah mengabdi dengan masa kerja 13 tahun-28 tahun,” kata Dyan Candrasari, kepada Solopos.com, Rabu (7/3/2018).

Dyan Candrasari mengatakan 245 honorer K2 di Bumi Intanpari rata-rata sudah berusia di atas 35 tahun. Ratusan honorer K2 itu mengabdikan diri di Pemkab di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. (baca juga: http://solopos.com/?p=430042">LOWONGAN CPNS 2013 : 464 Tenaga Honorer K2 di Karanganyar Bakal Ikuti Seleksi)

“Di Karanganyar saat ini sedang berlangsung Pilkada. Kami berharap, pemimpin yang terpilih nanti memikirkan nasib kami agar diprioritaskan sebagai PNS. Pemerintah pusat ke depan juga akan membuka lowongan PNS. Kami berharap memperoleh prioritas [di luar jalur umum]. Semoga dengan kunjungan ke DPRD, perjuangan kami terus memperoleh pendampingan dari wakil rakyat,” katanya.

Sementara itu, Bagus Selo siap mendampingi ratusan honorer K2 guna memperjuangkan agar segera diangkat menjadi PNS. Di samping itu, komisi A mendesak Pemkab agar terus menyimpan data base tenaga honorer K2.

“Kami berharap Pemkab agar memperhatikan nasib teman-teman honorer K2 di Karanganyar. Mereka sudah lama mengabdi di dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud), sekolah-sekolah, tempat kesehatan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di Bumi Intanpari. Honor yang mereka terma juga masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Paling tidak Pemkab harus data akurat tentang honorer K2 ini setiap waktu,” katanya.

Bagus Selo mengatakan database yang akurat akan membantu Pemkab dalam mendata sekaligus mengetahui jumlah riil honorer K2 di Bumi Intanpari.

“Awalnya, jumlah honorer K2 di Karanganyar ini mencapai 248 orang. Tapi, ada yang meninggal dunia sebanyak tiga orang. Data seperti ini harus dimiliki Pemkab. Sehingga saat ada kebijakan mengangkat mereka [menjadi PNS], Pemkab tidak susah mencari. Di samping itu juga untuk menghindari manipulasi data yang ngaku-aku sebagai honorer K2,” katanya.