Pendidikan Solo: Sistem Zonasi Dinilai Bertentangan dengan Nilai-Nilai Azasi

ilustrasi PPDB online. (Solopos/Dok)
09 April 2018 12:15 WIB Septhia Ryantie Solo Share :

Solopos.com, SOLO - Sistem zonasi yang rencananya diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mulai tahun pelajaran baru tahun ini mendapat kritikan dari pengamat pendidikan dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Sutoyo. Sistem zonasi sekolah tersebut dinilai justru akan menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Dihubungi Solopos.com melalui ponselnya, Minggu (8/4/2018), Sutoyo mengemukakan, seharusnya masyarakat diberi kebebasan dalam memilih tempat pendidikan yang diinginkan, sehingga masing-masing sekolah akan berkompetisi dalam meningkatkan kualitasnya. Menurutnya, sistem zonasi hanya akan membatasi gerak siswa, sehingga tidak pas lagi jika diterapkan saat ini, karena pendidikan tidak dapat maju.

“Menurut saya kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) tentang zonasi sekolah, belum saatnya diterapkan dan bertentangan dengan nilai-nilai azasi untuk mengembangkan diri. Misalnya, anak di kecamatan mana, harus masuk di sini, tidak bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan karena tidak sesuai zona. Contoh lain, di Karanganyar harus di Karanganyar, tidak boleh masuk sini (Solo), itu sudah tidak pas. Menurut saya bertentangan dengan nilai-nilai azasi untuk mengembangkan diri, yang Karanganyar takut tidak ada anak yang pinter sekolah di sana," tandas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor (WR) III Unisri Solo itu.

Sutoyo mengungkapkan seharusnya ada uji coba terlebih dulu dengan menjaring pendapat masyarakat, kemudian dilihat hasilnya.

“Karena semuanya harus memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sutoyo tidak menampik akan muncul gejolak di masyarakat karena persoalan terkait sistem zonasi sekolah.

“Sebab di sini ada yang diuntungkan, tapi ada pula yang dirugikan, tapi tidak proporsional. Misalnya, anaknya tidak pintar, anak orang tidak mampu, dan berada di zona di mana sekolah bagus ada di zona itu, tapi diterima, berarti orang itu diuntungkan. Sebaliknya, anaknya pintar tidak diterima di zona itu karena menurut ketentuan tidak bisa masuk ke sekolah karena di luar zona,” jabarnya.

Kalaupun di kabupaten yang berdekatan dengan Kota Solo terdapat sekolah berkualitas, Sutoyo meyakini siswa tidak akan lari dari daerah setempat. Untuk itu, jika selama ini dorongan pemerintah mewujudkan sekolah berkualitas minim, sekolah dengan berbagai strategi perlu terus-menerus didorong dan diberikan motivasi agar masing-masing sekolah dapat mewujudkan sekolah berkualitas. Hal itu mencakup di antaranya kelengkapan sarana dan prasarana, pembinaan sumber daya manusia (SDM), termasuk dari sisi kedisiplinannya, penataan kurikulum, dan membangun kegiatan ekstrakurikuler yang bermutu.

“Semua sekolah punya tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.