Uji Kompetensi 439 Perangkat Desa Sragen Telan Rp1,53 Miliar

Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen di Jl. Dr. Sutomo Sine, Sragen Kota, Sragen, Senin (9/4 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
09 April 2018 21:35 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Kebutuhan anggaran untuk uji kompetensi mutasi perangkat desa yang bakal digelar di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Selasa (10/4/2018) ini, mencapai Rp1,536 miliar. Kebutuhan anggaran itu dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 439 peserta dari 178 desa di Sragen.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Suharyanto, saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Senin (9/4/2018), menyampaikan laporan yang diterima Bagian Pemdes untuk jumlah peserta ujian kompetensi mutasi perangkat desa ada 444 orang.

Dalam perjalanan waktu hingga per Senin siang, Suharyanto menyebut ada lima orang yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta ujian kompetensi yang akan mengikuti tes di Gedung SMS Sragen Selasa ini sebanyak 439 orang. Sebelumnya Ketua Pelaksana Ujian Kompetensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sudarsono, menyampaikan biaya ujian kompetensi itu Rp3,5 juta per orang.

Bila jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 439 orang, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp1,53 miliar. Suharyanto menjelaskan ratusan orang peserta itu berasal dari 178 desa.

Sementara lima orang peserta yang mengundurkan diri itu, ujar dia, berada di Desa Gading, Kecamatan Tanon (dua orang), Desa/Kecamatan Gesi (dua orang), dan satu orang di Desa Pare, Kecamatan Mondokan. Dia mengatakan ada empat jabatan yang lowong, yakni Sekretaris Desa (Sekdes), Kebayanan, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

“Lowongan Sekdes yang paling diminati. Dari 155 desa yang membuka lowongan Sekdes, jumlah pelamarnya mencapai 266 orang. Satu formasi Sekdes itu dilamar paling sedikit satu orang dan paling banyak enam orang. Pelamar sekdes paling banyak di Desa Bentak, Kecamatan Sidoharjo, yakni enam orang. Pelamar Sekdes di Pengkok, Tanon, juga banyak mencapai lima orang,” ujar Suharyanto.

Dia mencatat dari 196 desa di Bumi Sukowati ada 18 desa yang tidak mengikuti tahapan pengisian lowongan perangkat desa dari jalur mutasi antarperangkat desa. Belasan desa yang tidak ikut mutasi jabatan itu berada di wilayah Kalijambe, Plupuh, Tanon, Gemolong, Sumberlawang, Jenar, Gondang, dan Tangen.

“Sebanyak 18 desa tidak bisa mengikuti mutasi perangkat desa karena beberapa faktor, yakni karena tidak ada pelamar; lowongan perangkat desa penuh atau terisi semua seperti yang terjadi di Pengkol; dan ada satu desa yang kadesnya masih menjalani proses hukum di aparat penegak hukum. Satu desa yang dimaksud Desa Hadiluwih di Kecamatan Sumberlawang. Proses pengisian lowongan jabatan di Hadiluwih harus menunggu proses hukum selesai,” ujarnya.

Suharyanto enggan mengomentari mahalnya biaya ujian kompetensi senilai Rp3,5 juta per orang yang dipatok LPPM UNS. Dia mengatakan kalau anggaran dari pemerintah senilai Rp30 juta per desa itu kurang bisa diambilkan dari Pendapatan Asli Desa. Mekanisme pengambilan kekurangan dana itu harus melalui APB Desa Perubahan 2018.