Gandeng Unwidha dan UAD, Biaya Ujian Perdes Klaten Rp400.000/Orang

Ilustrasi perangkat desa. (Solopos/Dok)
12 April 2018 02:35 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN – Pemkab Klaten mempersilakan tim pencalonan pengangkatan perangkat desa (TP3D) bekerja sama dengan Unwidha dan UAD sebagai penguji. Biaya kontribusi untuk dua perguruan tinggi itu sebagai penguji calon perangkat desa disepakati Rp400.000 per peserta ujian.

Kendati demikian Pemkab tidak akan menghalangi TP3D untuk menggandeng perguruan tinggi lain selain Unwidha dan UAD jika menginginkannya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekminto, mengatakan kesepakatan biaya kontribusi itu berdasarkan hasil pertemuan Pemkab Klaten dengan perguruan tinggi tersebut, Selasa (10/4/2018) siang. Sebelumnya, biaya pengujian yang ditawarkan dua perguruan tinggi itu untuk seleksi perangkat desa yakni Rp450.000/orang jika peserta dua hingga 10 orang dan Rp350.000/orang jika peserta seleksi lebih dari 10 orang.

Ronny menuturkan kedua perguruan tinggi tersebut bakal berkolaborasi menguji peserta. “Jadi dua [perguruan tinggi] menjadi satu. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Urusan mulai dari pembuatan soal, penggandaan, distribusi hingga hasil ujian itu kewenangan perguruan tinggi. Kami di luar itu,” kata Ronny saat ditemui di Prambanan, Rabu (11/4/2018).

Terkait memorandum of understanding (MoU) antara perguruan tinggi calon penguji dengan TP3D, Ronny mengatakan jika TP3D menghendaki Unwidha dan UAD sebagai penguji bisa mulai memasukkan surat permohonan melalui pemerintah kecamatan. Penandatangan MoU dijadwalkan 23-24 April dengan tim dari perguruan tinggi mendatangi masing-masing kecamatan.

Ronny kembali menegaskan dua universitas itu dipilih sebagai calon penguji para calon perangkat desa sebagai bentuk fasilitasi Pemkab. TP3D di masing-masing dibebaskan untuk memilih perguruan tinggi lain sebagai penguji para calon perangkat desa.

“Kerja sama dengan perguruan tinggi selain dua universitas itu tetap harus ada legalitas betul-betul dari universitas bukan perseorangan. Kalau itu legal atas nama universitas tidak masalah. Harapannya, tahapan pelaksanaan pengisian perdes sesuai tahapan yang sudah dibuat,” ungkapnya.

Jumlah lowongan perangkat desa yang diisi melalui seleksi serentak pada 29 April sebanyak 930 jabatan tersebar di berbagai desa. Dari hasil pendataan sementara, jumlah pendaftar mencapai 7.166 orang hingga Selasa. Pendaftaran dijadwalkan berakhir pada Sabtu (7/4/2018).

Camat Jatinom, Sip Anwar, mengatakan ada sekitar 50 lowongan jabatan perangkat desa yang diisi di seluruh desa Kecamatan Jatinom. Sedangkan jumlah pelamar mencapai 410 orang.

“Soal biaya, semuanya dari APB desa. Artinya dari pendaftaran hingga ujian itu gratis, peserta tidak dipungut biaya. Rata-rata desa menganggarkan Rp25 juta hingga Rp30 juta,” katanya.