Normalisasi Kali Woro, Begini Tanggapan DPRD Klaten

Satu dam dibangun di alur Kali Woro yang masuk wilayah Dukuh Bono, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
13 April 2018 23:35 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Kalangan anggota DPRD Klaten tak mempersoalkan jika ada rencana normalisasi Kali Woro yang selama ini menjadi lokasi penambangan galian C. Namun, normalisasi itu meski dilakukan tanpa ada pengeluaran material untuk dijual.

Ketua Komisi III DPRD Klaten, Darto, menilai normalisasi Kali Woro belum perlu dilakukan. Jika pemerintah memiliki rencana untuk menormalkan sungai tersebut, perlu ada komunikasi dengan masyarakat terutama para penambang tradisional.

“Harus ada sosialisasi ke masyarakat agar tidak menimbulkan konflik. Jangan asal karena ada tugas langsung dilakukan, sementara masyarakat tidak tahu arahnya ke mana,” urai dia saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (12/4/2018).

Soal bentuk normalisasi,  Darto mengatakan dilakukan sebatas menyingkirkan material atau sedimentasi ke tepian kali. Normalisasi tak dilakukan dengan pengeluaran material alias dijual. Jika ada pengeluaran material dari aktivitas normalisasi, bisa jadi kegiatan normalisasi sebatas kedok menutupi kegiatan eksploitasi.

“Normalisasi yang benar itu menyingkirkan material yang dinilai mengganggu arus kali atau sedimen agar saluran tidak pampat ke tepi kali dan tidak merusak tanah yang masih keras. Normalisasi tidak ada pengeluaran material. Kalau sudah ada pengeluaran, artinya itu sudah ada upaya untuk menjual dari material kali,” katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD Klaten, Darmadi, menyatakan sepakat dengan sikap warga dan penambang tradisional yang menolak rencana normalisasi Kali Woro. Hal itu tak lain lantaran Kali Woro menjadi sumber mata pencaharian warga secara turun menurun sebagai penambang tradisional.

Jika ada normalisasi bahkan pengeluaran material dari kawasan tersebut, warga khawatir kehilangan mata pencaharian mereka. “Justru sesuai perda itu wilayah penambangan yang benar ya di Kali Woro. Ketika ada rencana normalisasi, itu sebenarnya kekhawatiran masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka yang sudah ada sejak nenek moyang. Masyarakat curiga normalisasi hanya sebatas kamuflase untuk aktivitas pertambangan. Saya sepakat dengan masyarakat harus ditolak. Normalisasi bukan sesuatu yang urgen,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengatakan dilihat dari sisi penghidupan masyarakat setempat, kondisi Kali Woro belum membahayakan. Hanya, jika pemerintah akan melakukan normalisasi, ia berharap bisa dilakukan secara benar.

“Kalau normalisasi itu dilakukan secara betul dan itu tidak ada pengeluaran material, menurut saya tidak masalah,” ungkapnya.

Terkait bergulirnya rencana normalisasi Kali Woro diantara dam di Desa Sidorejo dan Belarante, Kecamatan Kemalang, Jaka menuturkan Pemkab Klaten  masih mencari asal muasal program normalisasi tersebut. “Dari asal muasal kok bisa ada program itu, apa tendensi dari kegiatan itu kami juga tidak tahu,” ujar dia.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten, Purwanto Anggono Cipto, mengatakan meski kewenangan Kali Woro tak berada di Pemkab, program yang bergulir di kali itu semestinya dikoordinasikan dengan Pemkab. Soal rencana normalisasi, Purwanto menuturkan sudah konfirmasi ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS).

Dari konfirmasi itu, BBWSBS menegaskan tak mengeluarkan rekomendasi normalisasi Kali Woro. “Kali Woro itu kewenangannya ada dua wilayah yakni BBWSBS dan BBWSSO [Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak]. Dari BBWSBS mencoba membantu mencari informasi [asal rekomendasi normalisasi Kali Woro],” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para penambang tradisional menolak rencana normalisasi alur Kali Woro sepanjang 1,6 km yang berada diantara Desa Sidorejo dan Balerante. Penolakan itu lantaran selama ini Kali Woro menjadi tempat mencari nafkah para penambang.

Sementara perwakilan PT Apollu Nusa Konstruksi yang rencananya melakukan normalisasi untuk sementara masih melakukan pembahasan dan menunggu perkembangan lebih lanjut.