Molor Lagi, BPNT Tak Jadi Diberlakukan April

Perangkat Desa Sendang, Wonogiri, menata tumpukan rastra di salah satu ruangan kantor desa setempat, Maret lalu. (Solopos/Rudi Hartono)
14 April 2018 00:35 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) yang sedianya direalisasikan April ini kembali ditunda. Keluarga penerima manfaat (KPM) akan jatah menerima beras sejahtera (rastra).

Penundaan ini sudah kali kedua. Sebelumnya bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut dijadwalkan disalurkan untuk KPM di Kota Sukses pada Maret. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Suwartono, kepada Solopos.com, Kamis (12/4/2018), menyampaikan Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menunda penyaluran BPNT untuk KPM di Wonogiri.

Alasan utamanya karena instrumen di pusat maupun di daerah belum siap. Instrumen pusat seperti ihwal pengadaan kartu keluarga sejahtera (KKS) elektronik. Instrumen di daerah seperti ketersediaan warung gotong royong elektronik (e-warong), Agen BNI 46, dan rumah pangan kita (RPK) sebagai tempat pembelian bahan pangan.

“Luas wilayah Wonogiri kan sangat luas, jadi perlu persiapan lebih lama untuk membangun jaringan,” kata Suwartono.

Atas kondisi itu, lanjut Suwartono, KPM  bakal tetap menerima rastra 10 kg tanpa biaya tebus pada April ini. Alokasi rasta dan KPM masih sama dengan alokasi Maret lalu. KPM tercatat 74.740 keluarga, sedangkan rastra yang disalurkan 747.400 kg/bulan. Hanya, dia belum mengetahui jadwal penyaluran rastra jatah April, karena belum mendapat pemberitahuan resmi.

Kasi Perlindungan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Wonogiri, Rini Widati, menjelaskan berdasar rapat koordinasi dengan Kemensos di Bandung, belum lama ini, Penyaluran BPNT belum bisa direalisasikan di Wonogiri pada April dan Mei mendatang.

Hal itu karena kartu keluarga sejahtera (KKS) elektronik dari Bank BNI pusat belum seluruhnya bisa didistribusikan ke BNI daerah. Hingga Maret lalu KKS elektronik yang sudah dibuat sebanyak 30.000 keping atau kurang 44.740 keping.

Bulan ini kemungkinan besar jumlah KKS yang sudah disalurkan ke BNI daerah sudah bertambah. Jika program sudah bergulir setiap KPM akan mendapat satu keping KKS elektronik yang berisi Rp110.000/bulan.

KKS yang terisi saldo bisa digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras medium dan telur di e-warong, Agen BNI 46, dan RPK. "Selain KKS, e-warong juga belum siap. Sudah ada 90-an tempat yang akan dijadikan e-warong, tapi masih harus diverifikasi apakah sudah sesuai kriteria atau belum. Kalau nanti tak kunjung siap, pembentukan e-warong akan bekerja sama dengan BUM desa,” kata Rini.

Sebelum BPNT digulirkan Dinsos akan menggelar sosialisasi kepada KPM. Langkah itu untuk memastikan seluruh KPM memahami mekanisme pengambilan BPNT. Mekanisme yakni KKS cukup digesekkan ke mesin khusus. Pembelanjaan tidak harus tiap bulan. KPM dapat menentukan waktu sendiri karena dana di dalam KKS tidak hangus. Jika masih ada sisa dana akan terus terakumulasi.