KPU Solo Buka Pelayanan Cek DPS Online

Anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Laweyan memasang spanduk posko aduan di rumahnya, Minggu (8/4 - 2018). (Solopos/Muhammad Ismail)
15 April 2018 01:10 WIB Muhammad Ismail Solo Share :

Solopos.com, SOLO--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo membuka pelayanan cek Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online di area car free day (CFD) Jl. Slamet Riyadi, Minggu (8/4/2018). Sementara itu, mengantisipasi pelanggaran selama Pilgub Jateng 2018, Panwascam Laweyan memasang spanduk dan banner berisi nomor aduan milik Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Petugas Bagian Teknis KPU Solo, Noor Farida Rahmalina, mengungkapkan pelayanan cek DPS secara online di CFD sudah berjalan selama sebulan. KPU memilih CFD karena terdapat ribuan warga yang bisa dijadikan sasaran sosialisasi Pilgub Jateng.

“Kami menyediakan pelayanan cek DPS online di CFD kepada warga. Setelah mengecek DPS, warga mendapat brosur berisikan tata cara pencoblosan, jadwal pencoblosan, visi misi, dan nomor pasangan cagub dan cawagub,” kata dia.

Ia menjelaskan warga yang mengecek DPS secara online lumayan banyak. Warga cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) KTP ke website, lalu akan tertera nama pemilih, alamat, dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

“Warga luar Solo bisa memanfaatkan pelayanan ini. Cek DPS online ini sudah terkoneksi dengan KPU di 35 kabupaten/kota di Jateng. Kami juga memasang DPS di 51 kantor kelurahan di Kota Bengawan akhir Maret,” kata dia.

Setelah KPU memasang DPS di kantor kelurahan, ada warga yang belum masuk DPS melapor kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Namun, semua laporan itu belum selesai direkap.

“Kami sangat terbuka soal DPS Pilgub Jateng. Kalau warga mendapati belum masuk DPS segera melaporkannya ke KPPS,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Panwascam Laweyan, Arif Nuryanto, mengungkapkan ada 11 spanduk berukuran 1,2 meter x 1 meter dan banner bertuliskan nomor aduan anggota PPL yang dipasang di kelurahan. Spanduk tersebut juga dipasang di tempat keramaian seperti pasar tradisional dan tempat umum.

“Kami ingin menjadikan rumah anggota PPL di Kecamatan Laweyan sebagai posko aduan. Sementara ini aduan terbanyak yang masuk ke PPL soal maraknya APK [alat peraga kampanye] ilegal dan DP4 [Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu] bermasalah,” ujar Arif kepada, Minggu.

Soal DP4 Pilgub Jateng, PPL di 10 kelurahan di Kecamatan Laweyan menemukan adanya nama warga yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam DP4. Panwascam akan melaporkan temuan ini ke Panwaslu Solo untuk dilaporkan kepada KPU.