Pembentukan UPT Keraton Solo Dikebut

ilustrasi Keraton Surakarta Hadiningrat. (Solopos/Nicolous Irawan)
15 April 2018 06:20 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO—Setelah terkatung-katung, proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat akan dipercepat.

Pemerintah Pusat segera membahas kembali rencana pembentukan UPT Keraton. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Wiranto seusai menghadiri Tingalan Dalem Jumenengan ke-14 Sampeyan Ingkang Sunuwun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi di Sasana Sewaka, Kamis (11/4/2018).

Wiranto ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) Subagyo H.S. dalam menangani persoalan Keraton Surakarta Hadiningrat. “Kami mendorong seluruh kerabat keraton untuk melakukan rekonsiliasi demi terciptanya lembaga resmi itu,” kata Wiranto.

Wiranto mencontohkan peringatan Tingalan Jumenengan ini yang merupakan warisan budaya leluhur sarat makna. Bahkan selama prosesi Tingalan Jumenengan suasana sangat cair, meski konflik internal di tubuh Keraton masih terasa. Namun dirinya yakin persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Dalam waktu dekat, dirinya bakal mengumpulkan kerabat Keraton untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menyelesaikan konflik itu.

“Kita akan hadirkan mereka untuk diajak berembug. Saya bersedia menyelesaikan, karena saya merasa memiliki keraton dan ini kewajiban saya," kata Wiranto.

Wiranto menambahkan, keinginan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan keraton tidak dapat diragukan. Menurutnya pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan seluruh sumber daya yang dimiliki salah satunya adalah anggaran.

“Kita sudah siap. Bagaimanapun caranya cagar budaya yang sifatnya fisik maupun non fisik harus dilestarikan,” imbuhnya.

Pengageng Parentah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat K.G.P.H Dipokusumo berharap pembentukan UPT jangan tergesa-gesa. Dia menilai perlunya rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembentukan UPT.

“Saya tidak mematok target khusus soal pembentukan UPT. Kami hanya berharap pembentukan UPT dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Adik PB XIII Hangabehi, G.K.R Wandansari Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng menyambut baik langkah Pemerintah Pusat yang berencana membahas kembali pembentukan UPT. Selama ini pembentukan UPT Keraton terganjal karena Sinuhun Hangabehi tak menyetujuinya.

“Kami berharap segera dibahas lagi. Dibicarakan lagi agar semua masalah bisa selesai. Selama ini kan UPT tidak terbentuk karena Sinuhun belum mau ada UPT, karena takut pengelolaannya diambil alih Pemerintah. Padahal bukan seperti itu,” katanya.

Pembentukan UPT, menurut Gusti Moeng, lebih untuk mempermudah pengelolaan Keraton. Termasuk pengelolaan bantuan anggaran dari Pemerintah untuk Keraton.